Buya Dukung Golkar

Namun demikian dibalik itu semua, kata Kang Ace, yang paling membuatnya merasa sangat berbahagia dan gembira ternyata ulama kharismatik yang sudah melanglang buana di sejumlah negara Islam itu ternyata adalah pendukung Partai Golkar.

“Saya sungguh sangat bergembira. Ternyata Buya Syakur ini juga salah satu pendukung Golkar di Indramayu. Ya saya tadi mendapatkan cerita dari mas Daniel (Ketua Harian DPD Partai Golkar Jabar Daniel Muttaqien) beliau ini insyaallah masih konsisten di Partai Golkar, masih tercatat sebagai Dewan Pertimbangan Partai Golkar Kabupaten Indramayu,” ungkapnya.

Disebutkan Kang Ace, keterlibatan Buya Syakur dan ulama-ulama lain di Partai Golkar bukan semata-mata untuk mendapatkan dukungan suara. Namun yang terpenting adalah terkait dengan pandangan keagamaannya. Karena memiliki kesamaan dengan pandangan keagamaan Partai Golkar.

Dihadapan sekitar 500 jamaah yang hadir Kang Ace juga sempat meminta doa dari para ulama, ustadz dan santri yang hadir agar dalam menghadapi Pemilu 2024, Partai Golkar bisa mendapat kemenangan dan kesuksesan. “Kiita sekarang ini masuk Ramadhan terakhir menuju 2024. Mudah mudahan Partai Golkar kembali merebut kemenangan,” pinta Kang Ace dan diaminkan seluruh hadirin.

Terpisah Pengasuh Pondok Pesantren Cadangpinggan, KH. Abdul Syakur Yasin atau Buya Syakur mengatakan diperlukan tafsir kekinian dalam memahami Al-Qur’an supaya umat tidak terjebak kepada pemahaman yang sempit dan kaku.

“Para ulama dulu ketika menafsirkan Al-Quran, menyusun fikih itu belum didukung dengan science and technology. Belum ada kemajuan ilmu pengetahuan, belum ada linguistik, belum ada morfologi, belum ada terminologi, belum ada sintaksis, ilmu sorof juga masih belum berkembang, jadi masih sangat sederhana sekali sehingga sering menimbulkan eksklusivisme,” kata Buya Syakur seraya mengajak hadirin untuk berpikir terbuka dan maju.

Buya Syakur juga mengingantkan melawan radikalisme agama dan membangun cara pandang keagamaan yang toleran dan terbuka tidak cukup dengan ceramah.

“Tidak cukup dengan kehadiran BNPT tidak cukup dengan Densus 88. Tidak cukup dengan kata-kata, tapi juga DPR berkewajiban mendorong pemerintah untuk membuat kurikulum pendidikan agama yang lebih berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan universal, adil, toleran dan terbuka,” katanya