"Walaupun hak-hak legislatif kita nggak diberikan. Tetapi ketika kita menghadapi kekecewaan, kita boleh amarah dan menangis. Tetapi jangan berputus asa, karena itu ciri perjuangan yang sudah berakhir. Maka sekarang harus maju membangun Badung. Kalau 2019 mereka mengambil, pada 2024 kita harus merebutnya," ujar Sugawa Korry.

"Ketika Pak Suyasa diberikan kekuatan memimpin Badung, kami tidak akan tinggal diam, kita siap memberikan masukan menjabarkan visi-misi adinda Suyasa. Salah satunya penjabaran RPJMD, penggunaan APBD Badung untuk rakyat Badung sendiri. Kecuali memang benar benar dibutuhkan Badung untuk Bali," imbuh Sugawa Korry.

Kata Sugawa anggaran APBD itu berasal dari Rakyat Badung harus digunakan untuk Rakyat Badung. Tidak ada rakyat terabaikan. Tidak boleh ada UMKM yang tidak maju untuk ekonomi masyarakat Badung. "APBD digunakan dengan pengawasan yang memadai, harus dilaksanakan berdasarkan keinginan  rakyat yang direpresentasikan melalui lembaga dewan," ujar Wakil Ketua DPRD Bali ini.

Sugawa Korry mencontohkan ketika Golkar pernah punya Bupati-Wakil Bupati, Anak Agung Gde Agung- Ketut Sudikerta. Golkar juga pernah punya Gubernur Bali Made Mangku Pastika. Tetapi Golkar selalu memberikan dana ke masyarakat secara berkeadilan.  "Sama di Pemprov Bali, Gubernur Pastika selalu berkeadilan memberikan hak-hak partai lain, porsi secara sama.  Jangan dipolakan, siapa dekat kekuasaan itu saja yang dapat," sindir Sugawa Korry.

Sugawa Korry ingatkan periodisasi kekuasaan berjalan maksimal 30 tahun. Semua akan diatur hukum kurun waktu. "Setiap jaman ada orangnya, setiap orang ada jamannya. 2024 adalah jamannya Wayan Suyasa," pekik Sugawa Korry.