Kabargolkar.com - Persaingan politik menjelang Pemilu 2024 mulai memanas. Sebelumnya pun
beredar tulisan Denny Indrayana tentang 10 skenario Presiden Joko Widodo memenangkan pemilu Presiden tahun 2024.

Tulisan itu menyebut, mencadangkan calon Presiden Prabowo Subianto dengan calon wakil Presiden Airlangga Hartarto bertujuan untuk memuluskan kemenangan calon Presiden Ganjar Pranowo menuai reaksi dari internal Partai Golkar.

Terkait hal itu, Ketua DPD Partai Golkar Kota Surabaya Arif Fathoni berpendapat bahwa di era demokrasi semua warga negara memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, namun mengenai akurasi pemikiran, hal itu tergantung akal sehat masing-masing warga negara.

“Saya sudah baca tulisan tersebut, dibeberapa hal saya nilai subjektivitasnya terlalu dominan dibandingkan objektivitasnya,” terang mantan advokat ini, saat ditemui di sela-sela acara silahturahmi lebaran.

Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, di Indonesia posisi Presiden itu sebagai Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, wajar jika kemudian Presiden berkomunikasi aktif dengan seluruh ketua umum partai politik dimasa-masa tahun politik, agar kesinambungan jalannya pemerintahan tetap terlaksana, hal ini merupakan bagian dari tradisi politik kebangsaan yang harus dimiliki oleh semua elit politik.

“Kalau terjadi kesinambungan pembangunan, yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia bukan pribadi Pak Jokowi,” ujarnya.

“Saya sudah baca tulisan tersebut, dibeberapa hal saya nilai subjektivitasnya terlalu dominan dibandingkan objektivitasnya,” terang mantan advokat ini, saat ditemui di sela-sela acara silahturahmi lebaran.

Pria yang akrab disapa Toni ini menambahkan, di Indonesia posisi Presiden itu sebagai Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, wajar jika kemudian Presiden berkomunikasi aktif dengan seluruh ketua umum partai politik dimasa-masa tahun politik, agar kesinambungan jalannya pemerintahan tetap terlaksana, hal ini merupakan bagian dari tradisi politik kebangsaan yang harus dimiliki oleh semua elit politik.

“Kalau terjadi kesinambungan pembangunan, yang diuntungkan adalah rakyat Indonesia bukan pribadi Pak Jokowi,” ujarnya.

“Bahwa Golkar dan Gerindra sebagai bagian dari koalisi pemerintahan mengkomunikasikan hal ini kepada Presiden tentu ini menjadi tradisi tata krama politik (fatsun) yang dipegang oleh Ketua Umum Partai Golkar Pak Airlangga Hartarto, keliru kalau diasumsikan seperti tulisan Prof Denny,” jelasnya.

Dalam demokrasi langsung yang diadopsi Indonesia sejak pemilu tahun 1999, lanjut Toni, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, tujuan dari demokrasi langsung seperti saat ini adalah rakyat yang mengggunakan hak pilihnya di bilik-bilik TPS.

“Agak susah membayangkan kalau ada desain kekuasaan untuk mengarahkan siapa yang akan menjadi pemenang, karena desain pemilu one man one vote, siapa calon Presiden dan calon wakil presiden yang menyenangkan hati rakyat itulah yang akan memenangkan hati rakyat dalam pemilu 2024, ini tentu menjadi tugas kita sebagai kader Partai Golkar untuk semakin mengenalkan secara intens segala rekam jejak Airlangga Hartarto dalam menjaga ekonomi Indonesia selama ini, sehingga rakyat bisa memilih beliau dalam Pilpres mendatang,” tegasnya.