kabargolkar.com - DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura melaksanakan Pelantikan dan Pengukuhan
Badan Saksi Nasional (BSN) yang dihadiri oleh Sekretaris BSN Partai Golkar Provinsi Papua Ny. Yuli Rahman, S.H., M.H., Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD I Partai Golkar Provinsi Papua Max F. Krey, Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura Yanto Khomlay Eluay, para pengurus dan 30 bacaleg Partai Golkar Kabupaten Jayapura.

Pelantikan dan pengukuhan yang dilaksanakan di Sekretariat DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura, Jalan Biesteur Pos, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Jumat, 5 Mei 2023 sore.

Pengurus Badan Saksi Nasional (BSN) Partai Golkar Kabupaten Jayapura itu dilantik oleh Sekretaris BSN Partai Golkar Provinsi Papua Ny. Yuli Rahman, S.H., M.H., dan dikukuhkan oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura Yanto Khomlay Eluay itu terdiri Kepala BSN Early Ibo, Sekretaris BSN Thomas Agustinus Bano, Bendahara BSN Bambang Zulhadi.

Selain itu, terdapat lima biro, yakni Biro Rekrutmen dan Pengembangan SDM Stenly Ondikeleuw, Biro Logistik, Sarana & Prasarana Husni Difinubun, Biro Humas dan Multimedia Muhammad Irfan, Biro Data Kepemilikan dan Teknologi Pendukung Nelvis Manobi, serta Biro Hukum dan Advokasi Sihar Lumban Tobing, S.H.

Kepala BSN Partai Golkar Kabupaten Jayapura Early Ibo menjelaskan, badan saksi nasional atau BSN ini merupakan sebuah instrumen baru yang dibuat oleh Partai Golkar dalam menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024 mendatang.

"Kemudian, untuk periodesasi dari kepengurusan BSN ini sama dengan periodesasi DPD tingkat II yang berakhir di tahun 2025 nanti," katanya ketika menjawab pertanyaan wartawan media online ini usai acara pelantikan dan pengukuhan tersebut, Jumat, 5 Mei 2023 malam.

Early Ibo juga menyampaikan, pembentukan kepengurusan BSN ini bertujuan, untuk bagaimana memaksimalkan peluang partai Golkar di tahun 2024 yang menyangkut dengan pengamanan di setiap tempat pemungutan suara (TPS).

"Jadi pada pemilu-pemilu sebelumnya, secara umum partai Golkar di setiap TPS itu rata-rata hanya menempatkan satu orang saksi saja. Tapi, dengan instrumen yang baru ini diharuskan atau diwajibkan untuk setiap TPS itu terdiri dari 10 orang saksi, yang harus disiapkan oleh partai untuk semua TPS yang ada," paparnya.

Sementara untuk TPS di Kabupaten Jayapura ini total berjumlah 567, jika dikalikan dengan 10 orang saksi setiap TPS itu berjumlah sebanyak 5.670 orang saksi. "Itu yang menjadi tantangan kami, bagaimana bisa mempersiapkan semaksimal mungkin sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang ada, untuk bisa memaksimalkan peluang partai Golkar di pesta demokrasi 2024 nanti," imbuhnya.

"Ya, (BSN) ini sebuah instrumen baru yang dibuat oleh partai Golkar dengan menempatkan 10 orang saksi di setiap TPS. Jadi, sesuai aturan ada 1 saksi di dalam TPS dan bukan berarti 10 orang saksi ini harus berada dalam TPS. Tetapi, nanti di atur agar mereka saat bekerja harus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing," sambung Early Ibo