Politisi Golkar Dorong Manfaatkan Tanah Terlantar Bangun Ekonomi Rakyat

Kabargolkar.com- Kabupaten Badung yang notabene kabupaten terkaya di Bali masih dijumpai adanya lahan terlantar. Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Komisi II, AA Bagus Adhi Mahendra Putra. Ia mengaku  cukup kaget dalam rapat komisi, bahwa di Kabupaten Badung, yang merupakan kabupaten terkaya, ekonomi dan harga tanahnya tinggi, ternyata masih dijumpai ada tanah telantar.

“Kaget juga saya ketika rapat komisi hal itu terungkap. Setelah saya bicara dengan Kepala Badan Pertanahan (Kabanta) Badung, ternyata 3,4 hektar tanah di Desa Kutuh, yang merupakan hasil presentase penyerahan, dari pemilik tanah awal yang tanahnya terlantar,” ujar Gus Adhi begitu kerap disapa, disela Sosialisasi Program Strategis Nasional kementerian ATR/BPN, Senin (8/5/2023).

Gus Adhi berharap hendaknya tanah yang kategori terlantar, pemerintah daerah, stakeholder, desa adat, dan sebagainya, bisa menggerakkan dan mendorong masyarakat untuk menggunakan tanah telantar ini sebagai pundi ekonomi masyarakat setempat. Hal ini bisa dilaksanakan dengan pembangunan-pembangunan yang sesuai dengan potensi daerah tersebut.

“Jadi, jangan lagi diambil oleh investor, tapi diambil oleh kumpulan masyarakat  setempat, untuk membangun tempat usaha, pariwisata, dan sebagainya, yang mampu menggerakkan perekonomian setempat,” tukasnya.

Namun demikian dijelaskan status kepemilikan tanah terlantar masih dipegang oleh Bank Tanah. Selayaknya masyarakat harus memohon kepada Bank Tanah, terkait dengan penggunaan tanah tersebut.

“Harus dimohonkan oleh masyarakat setempat,” tandasnya.

Politisi Golkar asal Kerobokan ini juga mendorong tanah yang ada di Badung agar terdaftar. Sebenarnya, Badung sebagai daerah terlengkap, lengkap dalam artian semua data tanah itu terdaftar. Mengapa terdaftar? Agar memiliki atau mempunyai kepastian hukum bagi masyarakat, adanya kepastian hukum kepada seseorang atas tanah tersebut.

“Yang penting terdaftar dulu, sehingga ada buku tanah desa. Siapa yang memiliki, cepat kita berikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait dengan kepemilikan tanah itu,” tandasnya.