Politisi Golkar Dorong Manfaatkan Tanah Terlantar Bangun Ekonomi Rakyat

Ia juga mengungkapkan di dalam sosialisasi ATR/BPN kali ini, ada pengungkapan bahwa ada tanah, yang secara historis dimiliki oleh pura dan gereja, yang kemudian lahir atas nama pemerintah daerah. lantas ia menekankan dan mendorong penyelesaian permasalahan ini sesuai dengan fakta hukum yang ada. Harus disiapkan bukti historis, bukti kepemilikan asal-usul dari tanah tersebut.

“Kalau asal-usulnya sudah jelas, maka tidak menutup kemungkinan bisa dilaksanakan pembatalan atas surat sebelumnya yang telah terbit,” imbuhnya.

Dalam kesempatan ini Gus Adhi juga mengingatkan masyarakat, bahwa SPPT itu bukan bukti kepemilikan, dan SPPT itu tidak juga harus dibayar oleh pemilik tanah.

“Jadi, barangsiapa yang mempergunakan tanah tersebut, dialah yang wajib membayar pajak,” jelasnya.

Gus Adhi juga secara terus terang menyambut baik sekali usulan Ibu Megawati Soekarno Putri yang pernah dilontarkan terkait bagaimana menjaga, merawat, dan melindungi Bali ini dari kepunahan. Kepunahan, dalam arti punahnya masyarakat lokal yang memiliki tanah di Bali.

“Ini sebenarnya bisa kita buat dengan peraturan daerah yang mengsyaratkan untuk menjadikan sebidang tanah itu menjadi lahan ekonomi, tidak hanya harus menjual. Bisa dengan menyewakan dalam jangka panjang, bisa dalam Hak Guna Bangunan (HGB),” tuturnya, seraya menambahkan, saya berpikir, secara pribadi, mungkinkah kita mendorong pemerintah, sehingga lahirnya Undang-Undang Penataan Aset yang ada di masing-masing provinsi. Bali, yang sudah padat, berikan aturan yang jelas.

“Kehadiran pemerintah ini harus ada, yang sudah tentu harus berasal dari aspirasi yang diberikan oleh kepala daerah masing-masing,” pungkasnya.