Kabargolkar.com - Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Tubagus Ace
Hasan Syadzily, mengajak kader Golkar di Jawa Barat untuk ikut terlibat dalam penanganan problematika anak. Hal ini, dilakukan mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sosial dan lingkungan pendidikan yang dimiliki.

Ajakan Ace kepada kader Golkar tersebut disematkan pada kegiatan Seminar tentang Mental Health untuk Anak dan Remaja dalam rangka Menyambut Hari Anak Nasional 2023 yang diselenggarakan Ikatan Istri Pengurus Golkar (IIPG) Provinsi Jawa Barat di Aula Kantor DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat di Jl. Maskumambang Kota Bandung, Minggu (23/7/2023).

“Tentu kita berharap dari kegiatan ini akan menghasilkan hal-hal yang positif. Terutama bagi peningkatan kualitas anak-anak kita. Dan tentu bagi Partai Golkar sendiri sehingga bisa berkontribusi bagi kemenangan Partai Golkar pada tahun 2024,” ujar Ace.

Di hadapan Ketua Harian DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat, Daniel Mutaqien dan Ketua IIPG Provinsi Jawa Barat, Hj. Rita Fitria Ace Hasan Syadzily, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI itu menjelaskan bahwa memperhatikan tumbuh kembangnya kehidupan mental anak merupakan hal yang penting dalam rangka mempersiapkan generasi mendatang yang lebih kuat.

Ace juga menyebut, peringatan Hari Anak Nasional mengingatkan semua pihak terkait berbagai macam problematika anak. Komisi VIII DPR RI menjadi mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang juga konsen terkait pembahasan soal perlindungan anak.

Tentu perlindungan anak ini, lanjutnya, bukan hanya tugas pemerintah tapi juga tugas semua pihak untuk bisa memastikan ekosistem dari perlindungan anak agar betul-betul bisa terjaga dengan baik.

“Ada berbagai macam komponen yang perlu diperhatikan terkait masalah anak ini. Tentu yang paling utama basisnya adalah rumah atau keluarga. Selanjutnya yang kedua, lembaga pendidikan. Ketiga, lingkungan sosial yang membentuk dari tumbuh kembang anak secara kondusif bagi pertumbuhan anak tersebut,” terangnya.

Ia mencatat beberapa problematika anak di provinsi Jawa Barat di antaranya soal tingginya angka pernikahan dini, dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia.Hal itu terlihat dari permintaan izin nikah usia anak yang cukup tinggi di Jawa Barat saat ini.

Menurutnya, realitas ini harus menjadi perhatian bersama karena akan mempengaruhi tumbuh kembang dan mental anak di lingkungan kita terutama di Jawa Barat. Karena itu, kata dia, di dalam undang-undang Perlindungan Anak yang awalnya usia anak-anak itu di bawah 17 tahun, sekarang usia anak-anak itu di bawah 18 tahun.

Pernikahan Dini

Terkait soal pernikahan dini ini atau pernikahan anak itu, pasti akan mempengaruhi terhadap berbagai hal. Sehingga akan menjadi semacam lingkaran setan bagi kehidupan keluarga yang nanti akan dijalani.

“Riset banyak menyebutkan bahwa pernikahan anak karena belum siap secara mental untuk berumah tangga tingkat perceraian menjadi tinggi. Anak yang dilahirkannya juga akhirnya single parent," katanya.

"Lalu mempengaruhi terhadap kehidupan ekonomi mereka. Lalu kemudian mempengaruhi terhadap pendidikan. Bukan saja pendidikan anak-anaknya tetapi juga pendidikan terhadap si ibunya sendiri,” tukas Ace melanjutkan.