Fraksi Golkar Jakarta mendukung upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov DKJ) untuk mewujudkan sekolah gratis demi akses pendidikan yang merata dan tepat sasaran bagi masyarakat.

"Program sekolah gratis menjadi solusi yang tepat dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu," kata Ketua DPD Golkar Jakarta Ahmed Zaki Iskandar kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Zaki menilai usulan yang disampaikan oleh Komisi E DPRD Jakarta perlu ditindaklanjuti untuk memberikan hak pendidikan secara merata kepada masyarakat.

Terlebih, bakal Calon Gubernur Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ini menyoroti program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang tidak tepat sasaran dalam penyalurannya.

Banyak siswa dari keluarga tidak mampu masih kesulitan memperoleh manfaat dari program tersebut.

"Kami melihat KJP Plus harus diarahkan lebih visioner lagi, terutama untuk mendukung anak-anak dari keluarga tidak mampu yang bersekolah di sekolah swasta," ujarnya.

Hal itu karena hingga saat ini meskipun anak sekolah swasta mendapat KJP Plus , tak jarang sekolah swasta tiba-tiba menaikkan tarif biayanya.

Lantas mereka yang tidak bisa membayar kemungkinan terburuknya adalah putus sekolah.

"Jika kenaikan SPP (sumbangan pembinaan pendidikan) menghambat akses mereka ke pendidikan, maka langkah-langkah konkret perlu diambil untuk mengatasi masalah ini," jelasnya.

Maka dari itu, menurut dia, pemerintah perlu mengkaji ulang program tersebut untuk menciptakan program sekolah gratis, khususnya di sekolah swasta.

Dinas Pendidikan DKJ mendata sebanyak 19.042 orang dilakukan pemadanan dengan dikurangi 771 sehingga sisanya menjadi 18.271 orang yang akan dilakukan verifikasi lapangan sebagai penerima KJMU.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Jakarta membuka posko pelayanan KJMU di lima wilayah kota administrasi dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memastikan bantuan pendidikan itu berjalan baik dan tepat sasaran.

"Kami telah menyiapkan posko pelayanan dan konsultasi KJMU di Kantor Suku Dinas Pendidikan pada lima wilayah kota dan Kabupaten Kepulauan Seribu untuk memudahkan masyarakat memperoleh informasi terkait bantuan sosial bidang pendidikan itu," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jakarta Purwosusilo. (antaranews)