"Walaupun membutuhkan upaya yang tidak ringan dan harus menyeberang di tengah cuaca yang tidak menentu, kami tetap datang. Tujuan kami sederhana, yakni menjadikan Golkar sebagai jembatan yang membawa kemanfaatan bagi masyarakat Bawean," katanya.

Rombongan safari politik Golkar dipimpin langsung Ali Mufthi selama tiga hari, sejak Sabtu hingga Senin, 4–6 Juli 2026. Turut mendampingi anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib, Ketua Pratama DPD Partai Golkar Jawa Timur Akhsanul Yakin, Wakil Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur yang juga Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Arif Fathoni, Ketua DPD Partai Golkar Gresik sekaligus Wakil Ketua DPRD Gresik Wongso Negoro, serta anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Gresik.

Ketua DPD Partai Golkar Jatim Ali Mufthi bersama rombongan saat berziarah ke Makam Waliyah Zainab di Desa Diponggo.

Pada hari pertama, rombongan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren An-Nasiriyah Guntung di Desa Sidogedungbatu, Kecamatan Sangkapura. Agenda kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Kecamatan Partai Golkar Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang dirangkaikan dengan dialog bersama masyarakat. 

Keesokan harinya, rombongan berziarah ke Makam Waliyah Zainab di Desa Diponggo, Kecamatan Tambak. Setelah itu, mereka menggelar forum Sambang Dulur Sambung Roso bersama kepala desa se-Pulau Bawean untuk menyerap berbagai aspirasi pembangunan.

Dalam berbagai pertemuan tersebut, masyarakat menyampaikan sejumlah persoalan yang hingga kini dinilai belum terselesaikan. Di antaranya adalah keterbatasan transportasi laut yang menjadi urat nadi mobilitas warga, distribusi pupuk bersubsidi yang masih dikeluhkan petani, peningkatan pelayanan di RSUD Umar Mas'ud Bawean, hingga kebutuhan pembangunan infrastruktur pendukung lainnya.

Bagi Ali, rangkaian kunjungan itu menjadi langkah awal menyusun agenda perjuangan politik yang lebih konkret bagi Pulau Bawean. Ia menegaskan aspirasi masyarakat tidak akan berhenti sebagai catatan hasil kunjungan, tetapi akan dibawa ke ruang-ruang pengambilan kebijakan melalui DPR RI, DPRD Gresik, maupun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat.