KabarGolkar – DPD Partai Golkar Provinsi Jambi memperkuat tata kelola
informasi publik dan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta penataan Rumah Aspirasi Rakyat.

Langkah ini merupakan tindak lanjut atas Surat Instruksi DPP Partai Golkar Nomor SI-15/DPP/GOLKAR/X/2026 tentang Instruksi Pembentukan PPID Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia, yang diterbitkan di Jakarta pada 7 Oktober 2026.

Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, H. Cek Endra, menegaskan bahwa PPID dan Rumah Aspirasi Rakyat harus berfungsi sebagai sarana nyata untuk mempererat hubungan partai dengan masyarakat. Menurutnya, kehadiran partai tidak seharusnya terbatas pada momentum politik, tetapi juga diwujudkan melalui pelayanan dan pengelolaan aspirasi secara berkesinambungan.

“Partai harus hadir dan mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Rumah Aspirasi jangan hanya menjadi tempat menerima pengaduan, tetapi harus menjadi pintu masuk untuk mengidentifikasi persoalan, mengawal aspirasi dan memastikan ada tindak lanjut yang jelas. Karena itu, sistem dan SOP yang tertib sangat penting agar setiap aspirasi dapat dipertanggungjawabkan,” kata Cek Endra.

Ia menambahkan, pelayanan informasi dan penyerapan aspirasi yang tertata merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap partai politik. Setiap masukan masyarakat, lanjutnya, harus tercatat dengan baik, memiliki mekanisme penanganan yang jelas, serta dapat diteruskan kepada pihak berwenang.

“Kita ingin masyarakat tahu bahwa setiap aspirasi yang disampaikan tidak berhenti di meja penerimaan. Ada proses untuk memverifikasi, memetakan persoalan, menentukan siapa yang harus menindaklanjuti dan kemudian melihat perkembangan hasilnya,” ujarnya.

Golkar Jambi Siapkan SOP Pelayanan Informasi dan Aspirasi

Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Jambi, Ir. H. Ivan Wirata, ST, MM, MT, menjelaskan bahwa penyusunan standar operasional prosedur (SOP) menjadi salah satu prioritas agar pelayanan informasi dan pengelolaan aspirasi masyarakat dapat berlangsung secara sistematis dan terukur.

“Masukan masyarakat harus dikelola dengan tertib. Ada proses penerimaan, verifikasi, pencatatan, hingga tindak lanjut. Dengan SOP ini, masyarakat juga dapat mengetahui ke mana aspirasi disampaikan dan bagaimana perkembangannya,” kata Ivan.

Ia menerangkan, sesuai instruksi DPP Partai Golkar, PPID dan Rumah Aspirasi Rakyat dibentuk sebagai perangkat kelembagaan partai mulai dari tingkat pusat, provinsi hingga kabupaten/kota. Keduanya berkedudukan di sekretariat partai pada setiap tingkatan dan berada di bawah tanggung jawab serta koordinasi sekretaris partai.

Di tingkat provinsi, Sekretaris DPD Provinsi secara *ex-officio* bertindak sebagai Atasan PPID Partai Golkar dan Rumah Aspirasi Rakyat. Ketentuan yang sama diterapkan pada tingkat kabupaten/kota, dengan Sekretaris DPD Kabupaten/Kota menjalankan fungsi sebagai atasan kedua perangkat tersebut.

PPID Dikembangkan Melampaui Pelayanan Informasi

Ivan menjelaskan, fungsi PPID Partai Golkar tidak hanya terbatas pada pelayanan permohonan informasi. Perangkat ini juga dirancang menjadi pusat dokumentasi kegiatan organisasi dan kemasyarakatan, integrasi data aspirasi, komunikasi publik, serta analisis kebijakan berdasarkan masukan masyarakat.

Melalui sistem yang terintegrasi, berbagai aspirasi yang diterima dapat dihimpun, diolah, dan dianalisis untuk menghasilkan rekomendasi strategis bagi pimpinan partai maupun fraksi