kabargolkar.com, SURABAYA - Partai Golkar menegaskan bahwa rekomendasi di Pilkada akan didasarkan pada tingkat survei. Untuk melaksanakan survei, Golkar telah merekomendasikan 10 lembaga survei terbaik. Berdasarkan penjelasan Sekretaris DPD Golkar Jawa Timur, Sahat Tua Simanjuntak, pihaknya telah membuka penjaringan secara terbuka untuk menyeleksi calon kepala daerah.

Saat ini, tahapan seleksi telah mencapai penilaian survei. "Saat ini, tahapan Golkar adalah menunggu para bakal calon melakukan survei. Survei elektabilitas ini dilakukan di masing-masing daerah," kata Sahat kepada Surya.co.id ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (20/1/2020).

Survei tersebut dilakukan untuk melihat popularitas (tingkat keterkenalan) dan elektabilitas (keterpilihan) masing-masing calon. Hal ini sekaligus untuk membandingkan survei antarcalon.

Sahat menjelaskan bahwa survei dilakukan secara mandiri oleh masing-masing calon. Di tahapan ini, Golkar telah merekomendasikan lembaga survei mana saja yang bisa digunakan para calon kepala daerah. Yang mana, salah satu kriterianya adalah lembaga survei tersebut memiliki lebih dari seribu responden.

"Semua calon harus melakukan survei yang dibiayai tiap bakal calon sendiri. Sebab, partai tak memiliki program untuk survei bakal calon," kata Wakil Ketua DPRD Jatim ini.

"Untuk lembaga survei yang mana yang bisa digunakan, kami sudah merekomendasikan 10 lembaga survei untuk seluruh Indonesia. Sehingga, kami tidak memutuskan menggunakan yang mana, namun hanya merekomendasikan," lanjut Sahat yang juga Ketua Fraksi Golkar di DPRD Jatim tersebut.

Survei tersebut akan dilakukan hingga Maret mendatang. Hasil dari survei nantinya diserahkan kepada DPP sebagai bahan pertimbangan. "Dari hasil survei, akan dikirim ke DPP. DPD Provinsi yang akan berkomunikasi dengan DPP," lanjutnya.

Pada prinsipnya, pihaknya membuka penjaringan pada proses pilkada tahun ini. "Terkait dengan tahapan pilkada yang akan dilakukan serentak, Golkar Jatim sesuai dengan putusan Munas dan Rakernas, Golkar melakukan penjaringan Bakal Calon ada di tiap kabupaten/kota," katanya.

"Golkar diharapkan membuka diri kepada para bakal calon yang ingin maju lewat Golkar. Termasuk, dengan partai politik yang ingin mengajak Golkar ke dalam koalisi mengusung calon," jelasnya.

Bahkan, survei tersebut bisa dilakukan untuk lebih dari satu calon. "Kalau kemudian masing-masing pengurus menjaring lebih dari satu partai, silakan. Prinsipnya, Golkar harus menerima, pantang menolak," pungkas Sahat. (tribun)