kabargolkar.com, MAMUJU - Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Sulawesi Barat diputuskan dilaksanakan 5-7 Maret 2020 mendatang. Hal itu diputuskan dalam rapat pleno DPD Partai Golkar Sulawesi Barat yang dipimpin Plt Ketua DPD Ibnu Munsyir bersama Sekertarisnya Hamzah Hapati Hasan di Grand Maleo Hotel beberapa saat lalu.

Meski sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya, namun DPD Golkar Sulbar telah menetapkan dua opsi sebagai lokasi pelaksanaan yakni Mamuju dan Pasangkayu.

"Ada dua tempat yang kita persiapkan yaitu di Ibu Kota Sulbar Mamuju atau Pasangkayu. Nantilah kita lihat plus minusnya dimana. Kita rencanakan di Pasangkayu karena ada momen pilkada. Kita ingin gaung-nya memberikan motivasi dan semangat kepada kader kita yang menjadi calon bupati di sana yaitu Pak Yaumil (Ambo Djiwa),"kata Ibnu Munsyir.

Tapi, kata dia, semuanya tergantung kesepakatan panitia yang selanjutnya akan konsultasikan ke DPP Golkar.

Mantan Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menambahkan, dari empat kabupaten yang mengikuti Pilkada serentak 2020, hanya di Pasangkayu yang terdapat kader murni Golkar yang menjadi calon bupati yang berdasarkan hasil survei memiliki peluang untuk menang.

Pada rapat pleno itu juga menetapkan pimpinan panitia pelaksana Musda III yang terdiri Ketua Panitia Penyelenggara Usman Suhuriah, Ketua SC (Steering Comitte) Marigun Rasyid, dan Ketua OC (Organizing Comitte) Hamsah Sunuba.

Sedangkan Ibnu Munzir dan Hamzah Hapati Hasan menjadi penanggungjawab pelaksanaan musda.

"Jadi sesuai ketentuan, kita bentuk panitia yang terdiri dari ketua penyelenggara, ketua SC, dan ketua OC. Nanti silakan panitia yang rapat secara teknis untuk membentuk susunan kepanitiaan sesuai kebutuhan,"katanya.

"Sedangkan saya dan Pak ketua (Ibnu Munzir) menjadi penanggungjawab kegiatan musda ini," tambah Hamzah Hapati Hasan.

Salah satu agenda utama dalam pelaksanaan Musda adalah pemilihan Ketua DPD Golkar Sulbar.

"Ketentuan dan persyaratan untuk menjadi calon ketua adalah berdasarkan AD/ART dan PO Partai Golkar. Tapi, yang jelas kriteria utama adalah kader dan telah menjadi pengurus selama satu periode kepengurusan. Tidak boleh ada kerabat yang menjadi anggota DPRD dari partai lain atau pengurus dari partai lain,"Hamzah.