Sekjen MPI Tayeb Demara Soroti Kasus Amuk Massa Di Pohuwato

Selain soal tatakelola pemerintah, DPN MPI juga meyinggung perihal efektifitas soal Undang Undang Otonomi Daerah yang mestinya memberikan kepastian baik secara politik maupun sosial kepada rakyat.

''DPN MPI Menegaskan kepada DPR agar segera mencabut UU otonomi daerah yang tidak memberikan kepastian politik dan kepastian sosial dalam wujud perundang undangan yang memberikan kekuatan kepada daerah untuk mengatur kemandirian kepastian pembangunan di berbagai bidang kehidupan di Daerah,'' Imbuh Tayeb Demara.

Terakhir, Tayeb Demara yang juga Kader muda Sekaligus Pengurus Pusat PPK Kosgoro 1957, ini berharap kepada semua lapisan yang terdiri dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) unutk bisa menjaga stabilitas dan kondusifitas di masyarakat.

''Semua unsur memberikan kepastian kedamaian sosial di Kabupaten Pohuwato agar terus kondusif dan terkendali karena kejadian dan fakta atas pambakaran kantor Bupati adalah bukti kemarahan sosial dan kelesuan serta kelelahan Pemda dalam menerjemahkan segala tekanan dari pemerintah pusat yang tidak memberikan kemerdekaan pembangunan daerah terkait potensi investasi atas SDA yg ada,'' Jelas Tayeb Demara.

''Apalagi tahun ini dan hingga 2024 adalah tahun politik sangat tentu kita semua relatif lebih sensitif. Namun sebagai anak bangsa Indonesia kita harus terus saling menunjang dan saling mengingatkan bahwa Negara ini akan kokoh dan akan terus berdiri jika kita terus dalam semangat keadilan dan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pengabdian bagi kita semua,'' Tutup Tayeb Demara yang merupakan putera daerah Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan.