kabargolkar.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, Kejaksaan Agung untuk mengawasi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Oleh karena itulah, ia menjamin penggunaan dana dana itu bebas dari korupsi. "Dalam pencegahan korupsi dalam pelaksanaan PEN tentu melakukan koordinasi secara baik dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung," ungkap Airlangga saat memberi sambutan pada acara peluncuran CAC Indonesia, Selasa (11/8).

Selain upaya itu, pemerintah juga melakukan pencegahan korupsi dana PEN, pemerintah juga meningkatkan pengawasan baik dari internal maupun eksternal. Untuk internal, pemerintah menitikberatkan pengawasan melalui Inspektorat Jenderal (Irjen) di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (pemda).

Tak hanya itu, pengawasan internal juga melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). "Pencegahan berupa pendampingan dan pengawasan," terangnya.

Sementara dari sisi eksternal, pemerintah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Auditor eksternal ini bertugas untuk memastikan kewajaran dan kepatuhan terhadap ketentuan perundangan usai audit.

"Koordinasi ini tentunya diharapkan penegak hukum mengetahui situasi pandemi covid sebagai sesuatu yang extraordinary, kedaruratan, sehingga tentu governance dan compliance-nya kami tambah dari situsasi normal," katanya.

Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp695, 2 triliun untuk pemulihan ekonomi nasional yang tertekan corona. Anggaran tersebut beberapa di antaranya dialokasikan untuk penanganan masalah kesehatan sebesar Rp87,55 triliun dan perlindungan sosial Rp203,9 triliun. Lalu, untuk insentif usaha Rp120,16 triliun dan UMKM Rp123,46 triliun.

Kemudian, untuk pembiayaan korporasi Rp53,37 triliun dan sektoral K/L serta pemda Rp106,11 triliun. Per 6 Agustus 2020, realisasi penggunaan anggaran baru mencapai Rp151,25 triliun atau setara 21,75 persen dari pagu Rp695,2 triliun.