[caption id="attachment_16210" align="aligncenter" width="700"] Dana Desa salah satunya untuk pembangunan infrastruktur di desa. Sehingga masyarakat diminta berperan aktif. (jabarekspres)[/caption] kabargolkar.com, PADALARANG - DPRD Kabu­paten Bandung Barat meminta pengunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) diguna­kan secara transparan dan tepat sasaran. Sehingga masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari roda ekonomi dana desa tersebut. Masyarakat juga di­minta terlibat aktif dalam menga­wasi penggunaan dana desa yang berjumlah miliaran rupiah ini. Demikian diungkapkan Wakil Ketua DPRD KBB Sunarya Era­wan, di Padalarang, kemarin. Menurut Politisi Golkar ini, pengawasan dari masyarakat sangat diperlukan agar pen­gunaan dana desa tersebut tidak diselewengkan oleh pemerintahan desa. “Sejak awal perencanaan itu semua harus transparan.Apala­gi pada saat pelaksanaannya. Sekarang keterlibatan masyarakat sangat penting, itu untuk menga­wasi bersama penggunaan dana desa ini,” kata Sunarya. Dia menjelaskan, pemerinta­han desa harus memiliki peren­canaan yang matang agar peng­gunaan dana desa tepat sasaran. Namun, hal itu juga harus di­dukung oleh Organisasi Perang­kat Daerah (OPD) terkait, khu­susnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupa­ten Bandung Barat. “Perencanaannya sudah jelas harus disesuaikan dengan se­gala kebutuhan masyarakat. Lalu apa saja yang harus diprio­ritaskan. Terpenting lagi itu ha­rus dilaksanakan secara trans­paran dan terbuka,” katanya. Sunarya mengungkapkan, selama ini masih banyak per­masalahan di desa yang harus segera diselesaikan oleh pe­merintahan desa. Diantara persoalan tersebut yakni se­perti pembangunan infrastruk­tur jalan, pertanian, irigasi dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). “Memang ada beberapa ma­salah yang prioritas harus dise­lesaikan. Namun, faktanya sam­pai saat ini desa belum sanggup menyelesaikannya,” ujarnya. Namun demikian, Sunarya mengatakan, bahwa yang men­desak untuk segera diselesaikan adalah Bumdes. Pasalnya, saat ini masih banyak Bumdes di Bandung Barat yang tidak aktif. “Dampaknya banyak masy­arakat yang menjadi sasaran empuk oleh rentenir. Padahal, jika Bumdes ini bisa berjalan, itu dapat membantu masy­arakat. Sehingga masyarakat yang kesulitan untuk menda­patkan modal usaha untuk dagang seperti gorengan pun, itu tidak lari pinjam ke rente­nir,” ungkapnya. Sunarya berharap dengan besarnya ADD yang dida­patkan oleh desa, itu bisa terlihat geliat pembangunan-pembangunan oleh desa. “Intinya penyelesaian ma­salah yang bisa dijangkau oleh desa, ya itu harus cepat diker­jakan,” ucapnya. Berdasarkan data Dinas Pem­berdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bandung Barat, dana Desa Tahap II Ta­hun Anggaran 2018 di Kabu­paten Bandung Barat dengan total nilai Rp 79.316.544.400 sebelumnya sudah dicairkan. Setiap desa rata-rata menda­patkan keuangan dari berba­gai sumber hingga Rp 2 miliar. “Tahun ini, dana desa yang dikucurkan mencapai Rp198 miliar, lebih besar dibanding­kan tahun 2017 lalu yang ha­nya Rp152 miliar bagi 165 desa. Setiap desa rata-rata menerima sebesar Rp2 mi­liar,” kata Kepala DPMD KBB, Wandiana. (jabarekspres)