Kabargolkar.com - Pemerintah daerah diharapkan segera beralih pada transaksi digital, saat ini yang sudah menjalankannya baru 110 daerah atau seperempat dari 542 dareah di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam sebuah diskusi virtual, Senin (5/4).

 “Saat ini sudah, 110 dari 542 daerah otonom yang telah menginisiasi pembentukan P2DD. Tentu semua daerah bisa mengikuti 110 ini sehingga bisa menjadi 542 daerah,” katanya.

Berdasarkan Keputusan Presiden 3/2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD), koordinasi akselerasi ini harus dilakukan di 542 daerah otonom.

Airlangga menjelaskan bahwa satuan tugas akan mendorong pelaksanaan percepatan digitalisai daerah dengan berbagai program.

Pertama, melalui penyusunan paket regulasi dan pengembangan indeks implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah.

Lalu, melakukan sistem percepatan digitalisasi daerah. Terakhir, program pembentukan P2DD sebagai ujung tombak implementasi perluasan digital daerah.

Airlangga menyadari upaya perluasan ini akan menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya semua pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah dapat menggunakannya sebagai momentum untuk menjawab berbagai rintangan dan tantangan.

Selain itu, semua pihak juga dapat mengelaborasi pemanfaatan teknologi digital serta percepatan dan struktur ekonomi agar target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 bisa tercapai.

Ekonomi digital, diharapkan mampu memberi kontribusi signifikan dan menjadi faktor penciptaan lapangan kerja baru. Dengan begitu dapat mendorong peningkatan produktivitas, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung percepatan investasi.

“Kolaborasi yang solid diharapkan dapat memperkuat kebijakan serta memberikan nilai tambah dari kapasitas dari pemangku kepentingan,” jelasnya.