kabargolkar.com - Persiapan menjelang perhelatan forum G20 di Bali terus berlangsung. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan menginstruksikan agar Bali bersih sampah saat even multinasional tersebut digelar.

“Kita sedang membangun 3 TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terakhir,Red) di Denpasar dan akan selesai pada minggu kedua Oktober dan dapat segera beroperasi, sehingga ketika pada pelaksanaan KTT G20 bulan November mendatang, Bali sudah bersih dari sampah,” kata Luhut dalam pernyataannya kemarin (1/9)

Mesin utama pengolah sampah yang digunakan pada TPST ini akan dikembangkan lebih lanjut. Pemerintah akan mengembangkan 52 titik TPST di seluruh Indonesia dan nantinya mesin utamanya akan diproduksi di berbagai pabrik di Indonesia untuk mendukung produk dalam negeri.

Ketiga TPST ini dipergunakan untuk menggantikan TPA Suwung yang sudah melebihi kapasitas. Nantinya sampah yang sudah tertimbun akan diolah di TPST, “Kita juga sedang menyiapkan upaya penanganan TPA Suwung pasca-penutupan melalui pemadatan dan pelapisan,” ujarnya.

Mantan Komandan Kopassus tersebut mengungkapkan bahwa salah satu isu prioritas pada Presidensi KTT G20 Indonesia adalah mendorong pencapaian karbon netral dan memaksimalkan penggunaan energi terbarukan untuk mengatasi perubahan iklim. “Negara-negara G20 memegang tanggung jawab besar dan peran strategis dalam mendorong pemanfaatan energi bersih,” katanya.

Isu prioritas ini juga diperkuat berdasarkan hasil konferensi Iklim Glasgow COP-26, yaitu komitmen global untuk menjaga kenaikan suhu global tidak lebih 1,5 derajat celsius. Guna mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan aksi perubahan iklim yang ambisius salah satunya ialah upaya Energi Transisi untuk mencapai target Indonesia Net Zero Emission (NZE) 2060 atau lebih cepat.

Pemerintah kata Luhut terus melakukan percepatan untuk mengembangkan transisi dari bahan bakar fosil menuju penggunaan energi bersih. “Telah disusun strategi dan peta jalan energi transisi tersebut yang cukup ambisius yang tentunya tidak bisa dikerjakan sendiri oleh pemerintah,” bebernya.