Bahlil Lahadalia; Pemerintah Bidik Nilai Divestasi Freeport Final Awal Oktober

Menteri Bahlil menyampaikan penurunan produktivitas Freeport akan berdampak kepada pendapatan negara, lapangan pekerjaan dan ekonomi daerah. “Maka kami melakukan komunikasi dengan Freeport McMoran,” ujarnya.

Pemerintah berencana memperpanjang kontrak izin tambang PT Freeport Indonesia selama 20 tahun hingga 2061, melampaui kontrak saat ini yang berlaku sampai 2041.

Bahlil telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait peluang peningkatan kepemilikan saham Indonesia di PT Freeport Indonesia melebihi rencana awal 10 persen.

Menteri ESDM menambahkan, Prabowo telah memintanya mempercepat komunikasi dengan manajemen Freeport untuk mematangkan kesepakatan tersebut.

Menteri Bahlil juga memastikan bahwa valuasi tambahan saham yang ditawarkan relatif murah, karena nilai buku aset Freeport dinilai sudah sangat tipis.

“Tidak ada nilai valuasinya, jadi sangat kecil sekali. Saya minta itu harus diberikan angka yang semurah-murahnya kepada pemerintah, dalam hal ini BUMD Papua dan MIND ID,” pungkasnya.