Jakarta - Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin menegaskan komitmen kementerian P2MI untuk terus memperkuat keterbukaan informasi publik, terutama bagi pekerja migran Indonesia (PMI) dan calon pekerja migran Indonesia (CPMI). 

Saat menerima kunjungan Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro di Kantor KemenP2MI, Jakarta, Senin (13/10/25, Mukhtarudin menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah beberapa kali menekankan pentingnya keterbukaan informasi di setiap kementerian dan lembaga agar masyarakat mudah memperoleh informasi publik yang relevan.

“Kami ini lembaga pelayanan publik. Penting sekali agar masyarakat tidak kesulitan mengakses peraturan atau informasi terkait pekerja migran. Karena itu, saya dorong agar seluruh layanan informasi di KemenP2MI terbuka dan mudah diakses. Presiden juga menekankan hal yang sama,” kata Menteri Mukhtarudin yang dikutip dari pernyataannya.

Menurut Menteri Mukhtarudin, keterbukaan informasi yang diterapkan Kementerian P2MI mencakup data dan regulasi terkait penempatan, pelindungan, serta kebijakan bagi pekerja migran.

“Masyarakat harus mudah mengakses layanan KemenP2MI — mulai dari informasi penempatan, pelindungan, hingga regulasi yang berlaku. Semua harus transparan,” tegasnya.

Sebagai wujud keterbukaan itu, Kementerian P2MI telah menyediakan laman siskop2mi.bp2mi.go.id yang dapat diakses oleh CPMI untuk memperoleh informasi mengenai lowongan kerja di luar negeri serta proses penempatan secara resmi.

“Dengan adanya panduan dan petunjuk teknis yang jelas, kami ingin memastikan seluruh informasi kelembagaan semakin transparan dan mudah dijangkau oleh publik,” ujarnya

Menteri Mukhtarudin juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi dan pelayanan publik di Kementerian P2MI.

Melalui transparansi data dan akses informasi yang luas, lanjutnya, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dapat terus meningkat.