Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa daerah harus memperoleh nilai tambah keekonomian yang terbesar dari proses pertambangan dan hilirisasi.

Menurut Bahlil, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara investor, pemerintah pusat dan daerah, pengusaha, serta masyarakat untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Hilirisasi ke depan itu harus berkeadilan bagi daerah-daerah, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) daerah, dan masyarakat daerah. Tidak boleh kue ekonomi itu dibawa semua ke Jakarta atau dibawa investor. Inilah sebagai implementasi dari sila kelima Pancasila," kata Bahlil dalam keterangannya, minggu (27/10/25).

Menteri Bahlil mencontohkan keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah, yang telah mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 20 persen, sementara pertumbuhan ekonomi nasional berada di kisaran 6 persen.

Keberhasilan tersebut, kata dia, membuktikan hilirisasi mampu menjadi motor penggerak transformasi ekonomi daerah.

"Ini adalah strategi untuk melakukan transformasi ekonomi kita, dari jasa konstruksi ke industri. Kalau ini konsisten kita lakukan, insya Allah kita akan menuju apa yang sudah ditargetkan, yakni menjadi salah satu negara yang GDP (gross domestic product)-nya masuk 10 besar pada 2045," ungkap Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menambahkan bahwa pemerintah kini sedang menyusun peta jalan hilirisasi pascatambang, termasuk pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir.

Langkah tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada kegiatan tambang semata.

Kementerian ESDM juga memastikan bahwa kebijakan hilirisasi dijalankan dengan prinsip pemerataan manfaat dan pemberdayaan masyarakat lokal.

"Upaya ini menjadi bagian dari implementasi sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," sebut Menteri Bahlil.