Bahlil Dilantik Sebagai Menko, Hilirisasi dan Transisi Energi Dikoordinasikan Satu Pintu

Jakarta - Presiden RI Prabowo Subianto memberikan mandat baru kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dengan mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi. Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/26).
Dengan jabatan tersebut, Bahlil kini mengemban dua tanggung jawab sekaligus, yakni sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi serta tetap menjabat sebagai Menteri ESDM.
Usai dilantik, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah tersebut secara maksimal. Ia menyebut penugasan baru itu sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Insyaallah sebagai pembantu Presiden akan berusaha sekuat tenaga dengan totalitas untuk menjalankan tugas ini dengan baik, baik sebagai Menko maupun sebagai Menteri ESDM karena ini adalah sebagai bentuk panggilan pengabdian kepada Ibu Pertiwi dan harus kita jadikan ini sebagai bagian momentum untuk memberikan yang terbaik kepada Ibu Pertiwi," ujarnya.
Pengangkatan Bahlil sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 104/P Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode 2024-2029. Dalam keputusan tersebut, Bahlil tetap menjalankan tugasnya sebagai Menteri ESDM.
Kebijakan tersebut menyatukan koordinasi dua agenda strategis pemerintah, yakni peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui hilirisasi dan percepatan transisi menuju energi bersih. Kedua agenda tersebut berkaitan dengan penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, penerimaan negara, serta ketahanan pasokan energi.
Bahlil menjelaskan, perubahan kondisi geopolitik dan ekonomi global turut menjadi pertimbangan pemerintah dalam menyatukan koordinasi kedua sektor tersebut. Di sisi lain, kebutuhan untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih juga semakin mengemuka dalam agenda pembangunan nasional.
"Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih maka Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement, maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur," kata Bahlil dalam keterangan pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, usai pelantikan.
Halaman 1 dari 2
Berita Terkait

Menteri Bahlil Tekankan Swasembada Energi dan Hilirisasi sebagai Misi Besar Pembangunan Energi Nasional
22 Juli 2025
Bahlil Dilantik jadi Menko, Ketua Golkar Jateng: Perkuat Sinergi Kebijakan Hilirisasi dan Sektor Energi
04 Oktober 2026IvanSA-CNR Sapa Warga Minahasa Dari Pintu Ke Pintu
27 April 2018
Pemerintah Perkuat Kendali Pengadaan Impor Energi melalui Mekanisme Satu Pintu
01 November 2026

