Kabargolkar.com - Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), Rizky Maulana, mengapresiasi keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sistem Pemilu yang akan digunakan di tahun 2024 mendatang. Pasalnya, isu perubahan sistem Pemilu menjadi kontroversi ditengah masyarakat. Tak hanya itu saja, perubahan sistem Pemilu ini pun menjadi kekhawatiran bagi Calon Anggota Legislatif (Caleg) dan juga partai politik.

Rizky Maulana beranggapan bahwa penggunaan sistem Pemilu proporsional terbuka tentu mampu meningkatkan angka partisipasi pemilih dan masyarakat dapat mengenal lebih dekat dengan wakil rakyatnya.

"Putusan MK sangat mewakili suara rakyat, masyarakat harus berpartisipasi secara aktif untuk menentukan wakilnya, sehingga aspirasinya tertampung secara penuh. Sekaligus meningkatkan angka partisipasi pemilih secara maksimal dan berkualitas." keterangan tertulis Rizky Maulana saat dihubungi oleh tim Kabargolkar.com pada Jumat (16/6/23).

Dengan putusan MK ini, maka sistem Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem proporsional terbuka (coblos Caleg). Bukan memilih partai.

"Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, ketika membacakan putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (15/6/2023).

Politisi Partai Golkar ini pun memuji kinerja Partai Golkar yang bekerja keras mempertahankan sistem Pemilu 2024 menggunakan proporsional terbuka untuk melindungi hak-hak masyarakat dalam memilih wakilnya di parlemen, sekaligus hak-hak Caleg dalam memperjuangkan aspirasi politiknya. Tak hanya itu saja, putusan MK ini pun menjadi satu langkah positif untuk menjaga stabilitas politik.

"Partai Golkar berkomitmen berkompetisi di Pemilu 2024 dengan damai dan menjaga kesatuan bangsa agar stabilitas politik terjaga." sambungnya.