kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, tidak perlu ada kecurigaan yang berlebihan terhadap program Kartu Prakerja yang dikeluarkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Hal tersebut disampaikan Ace menanggapi Anggota Komisi III dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan yang meminta KPK menyelidiki potensi penyelewengan dalam program Kartu Prakerja.

"Saya kira kita tidak perlu memiliki kecurigaan yang berlebihan terhadap kebijakan Pemerintah Jokowi tentang Kartu Prakerja ini. Seharusnya kita memberikan kesempatan kepada Pemerintah untuk menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan yang direncanakan," kata Ace dalam keterangan tertulis, Rabu (29/4/2020).

Ace meyakini, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19 telah melalui kajian mendalam dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Oleh karenanya, ia meminta, sesama partai koalisi pemerintah sudah sewajarnya mendukung dan mengawal penanganan Covid-19. "Sebagai sesama partai pendukung Pemerintah sebaiknya kita bersatu mengawal program penanganan Covid 19 dan dampaknya yang tertuang dalam Perppu No 1 tahun 2020," ujarnya.

Ace juga mengatakan, hingga saat ini antusias masyarakat terhadap Kartu Prakerja tinggi terbukti dengan sudah 8,4 juta orang yang mendaftar secara online.

Adapun, mengenai delapan platform digital tanpa tender, Ace mengatakan, pemerintah sudah menjelaskan mekanisme penentuan dilakukan secara terbuka. "Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta kartu prakerja, ya mereka sendiri," ucapnya.

Lebih lanjut, Ace pun setuju dengan partai-partai koalisi pemerintah bahwa setiap program pemerintah baik itu Kartu Prakerja, bantuan langsung tunai dan perlindungan sosial lainnya perlu dilakukan pengawasan.