kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan Kartu Prakerja merupakan program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Ace, Kartu Prakerja bukan program yang muncul secara tiba-tiba.

"Saya sampaikan bahwa Kartu Prakerja itu bukan program yang tiba-tiba. Kartu Prakerja itu merupakan salah satu program yang ditawarkan Presiden Jokowi pada saat kampanye Pilpres (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden) 2019," tegas Ace kepada wartawan, Senin (4/5/2020).

Ace pun menyebutkan sebagai Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Kiai Ma’ruf Amin, dirinya mengampanyekan program Kartu Prakerja, bersama dengan kartu lainnya, yaitu Kartu Sembako dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.

Ace merasa heran dengan sorotan sejumlah pihak yang mempermasalahkan keberadaan Kartu Prakerja. Seakan-akan Kartu Prakerja ini dinilai sebagai program yang dadakan. Menurut Ace, partainya tentu berkomitmen mengawal janji Jokowi.

"Partai Golkar sebagai partai yang mendukung Jokowi-Kiai Ma’ruf tentu punya kewajiban untuk mengawal janji kampanye dan program yang telah ditetapkan Presiden Jokowi. Dalam implementasinya, Kartu Prakerja ternyata mendapatkan sambutan luar biasa dari masyarakat," ujar Ace.

Ace menuturkan, sampai saat ini, sudah ada 8,4 juta masyarakat yang mendaftar secara daring untuk Kartu Prakerja. "Ini tandanya bahwa keberadaan Kartu Prakerja ini sangat dibutuhkan masyarakat di saat pendemi Covid-19, apalagi kemungkinan adanya pemutusan kerja atau PHK yang saat ini sudah hampir terjadi 1,6 juta dan akan terus berlanjut, harus dicarikan solusi untuk mengatasinya," kata Ace.

Ace menyatakan Kartu Prakerja akan semakin dibutuhkan masyarakat, terutama yang terkena PHK. Selain peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan insentif dari pemerintah, mereka akan mendapatkan keterampilan sesuai dengan yang mereka kehendaki melalui daring.

"Kenapa daring? Karena tidak mungkin pada saat pandemi Covid-19 ini peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan pelatihan konvensional atau dengan offline (luring). Hanya dengan mekanisme pembelajaran daring yang dimungkinkan untuk peningkatan skill (kemampuan) tersebut," ucap Ace.

Soal vendor platform daring, Ace menjelaskan pemerintah sudah menyampaikan bahwa mekanisme penentuannya dilakukan secara terbuka. Platform digital yang menjadi vendor Kartu Prakerja selama ini sudah dikenal memiliki kreadibilitas dan pengalaman untuk menyelenggarakan pendidikan secara daring dan melayani dalam jumlah yang sangat banyak.

"Pemerintah hanya menyediakan 8 platform digital, yang memilih platform digital mana yang sesuai dengan keinginan peserta Kartu Prakerja, ya mereka sendiri. Beberapa peserta Kartu Prakerja sudah merasakan manfaat dari program ini. Mereka telah menyampaikan testimoninya akan manfaat kebijakan ini bagi peningkatan kapasitas skill mereka," imbuh Ace.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR tersebut meminta para pihak yang mengeritisi untuk mempelajari terlebih dahulu kebijakan Kartu Prakerja. Misalnya mekanisme kerja digital dalam implementasi Kartu Prakerja yang saat ini sedang berjalan.

"Jika ada yang perlu dievaluasi tentu apapun program untuk perbaikan perlu ada penyempurnaan secara terus menerus. Soal koalisi pemerintah pecah kongsi, saya yakin tidak. Buktinya pemerintahan masih berjalan secara efektif sesuai dengan penugasan yang telah diberikan Presiden Jokowi kepada para pembantunya di kabinet," pungkas Ace. [beritasatu]