KabarGolkar.com- Pelibatan angkatan bersenjata Indonesia dalam penindakan aksi terorisme merupakan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, aturan teknis untuk mengimplementasikan amanat UU dibutuhkan agar pelibatan TNI tidak menyimpang.
 
"Ya harus diatur karena takut atau khawatir kebablasan. Justru dengan adanya aturan ini jadi lebih jelas," kata Ketua Komisi I Meutya Hafid di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu, 12 Agustus 2020.
 
Politikus Golkar itu bahkan menyebut pelibatan TNI dalam memberangus teroris bukan barang baru. Keikutsertaan angkatan senjata Indonesia menindak aksi teror sudah berlangsung sejak lama. Namun, kata dia, untuk saat ini butuh panduan lebih jelas untuk mengatur keterlibatan TNI dalam menindak aksi teror. Aturan teknis harus dibahas bersama oleh pemerintah, DPR, dan pihak terkait.

"Itu kebijakan politik nanti tergantung kebijakan politik presiden, negara seperti apa," kata dia.

Menurut Wakil Ketua Komisi I periode 2014-2019 itu, rancangan Peraturan Presiden (Perpres) Pelibatan TNI sudah berada di meja pimpinan DPR. Sayangnya, dia belum mau berkomentar detail bentuk pelibatan TNI dalam menangani kasus terorisme.
 
"Jadi saya belum lihat bentuk aturannya seperti apa," kata dia.
 
Dia juga belum bisa memastikan apakah Perpres tersebut bakal dibahas di Komisi I. Sebab, pihak yang menentukan pembahasan rancangan Perpres tersebut wewenang Badan Musyawarah (Bamus).
 
"Apakah di pimpinan DPR, apakah di Komisi I, itu belum diputuskan di Bamus," ujar dia.

sumber