Menko Airlangga Hartarto: Penanganan Covid-19 dan Ekonomi di Indonesia Masuk 5 Terbaik di Dunia
Oleh Nyoman Suardhika · · Kabar Nasional
12 Kabupaten/Kota yang perlu mendapat perhatian tersebut antara lain Ambon, Jakarta Utara, Bogor, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, Jayapura, Padang, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Pekanbaru, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.
Mengenai Vaksin, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi. Vaksinasi tersebut didasarkan pada kelompok prioritas yang memiliki tingkat kerentanan terkena virus yang tinggi, memiliki fungsi penting dalam melakukan pelayanan publik, dan berperan strategis.
Sasaran penerima vaksin tersebut, antara lain:
- Garda terdepan (Medis dan Paramedis contact tracing, pelayanan publik termasuk TNI/Polri, aparat hukum) sebanyak 3,4 juta orang.
- Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (Kecamatan, Desa, RT/RW), sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5,6 juta orang.
- Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan Sederajat Perguruan Tinggi) sebanyak 4,3 juta orang.
- Aparatur Pemerintah (Pusat, Daerah dan Legislatif) sebanyak 2,3 juta orang.
- Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 86 juta orang.
“Kemudian ditambah masyarakat yang usianya 19-59 tahun sebanyak 57 juta orang. Jadi total sekitar lebih kurang 160 juta orang. Presiden juga meminta agar roadmap pemberian vaksin bisa diselesaikan dalam minggu ini,” imbuhnya.
Berdasarkan sumber https://ourworldindata.org/covid-health-economy tentang Perbandingan Kinerja Ekonomi dan Jumlah Kematian akibat Covid-19 per 1 Juta Penduduk di Berbagai Negara, Indonesia merupakan salah satu negara yang mampu menekan angka kematian dengan kinerja ekonomi yang relatif lebih baik.
”Kalau kita lihat penanganan kesehatan dan kinerja ekonomi, jika dibandingkan dengan berbagai negara lain, tingkat kontraksi ekonomi kita relatif rendah dan tingkat kematiannya juga rendah. Kita hanya di bawah Cina, Taiwan, Korea Selatan, dan Lithuania,” ungkapnya.
Pemerintah pun menggarisbawahi potensi klaster baru dari unjuk rasa terkait UU Cipta Kerja. “Presiden juga memberi arahan untuk mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa sekarang situasinya masih pandemi Covid-19, sehingga kegiatan unjuk rasa jangan menjadi klaster pandemi baru. Kita tetap harus menjalankan 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan,” pungkasnya.