kabargolkar.com, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko angkat bicara soal tindakan pejabat publik yang tak mengumumkan status terpapar virus corona (Covid-19) saat pandemi.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui pernah terinfeksi Covid-19. Namun, kondisi tersebut tidak disampaikan kepada publik.

Menanggapi tindakan tersebut, Moeldoko bilang kerja menteri tak masuk dalam area publik yang luas. Sehingga kondisi menteri tak perlu diumumkan.

"Sehingga kalau terjadi di menteri ya cukup beberapa orang yang tahu. Setelah itu ada langkah-langkah tindakan kesehatan yang harus dijalankan," kata Moeldoko kepada wartawan, Rabu (20/1).

Dia menegaskan, kasus yang terjadi di kalangan menteri memiliki perbedaan. Bila kasus terjadi di area publik maka perlu diumumkan menyangkut keperluan penelusuran kontak.

"Kita punya instrumen kesehatan yang bisa setiap saat diberi tahu untuk melakukan tracing dan seterusnya, dan mudah dikontrol," terang Moeldoko.

Sebagai informasi, sebelumnya pemerintah sempat meminta tokoh publik mengumumkan hasil pemeriksaan Covid-19 untuk kepentingan penelusuran kontak. Salah satunya adalah pimpinan FPI Rizieq Shihab.

Moeldoko pada Desember 2020 menyebut bahwa pengumuman hasil pemeriksaan Covid-19 merupakan tanggung jawab moral. Pengumuman hasil pemeriksaan Covid-19 oleh tokoh publik dinilai akan memberikan kesadaran bagi masyarakat.

Bekas Panglima TNI tersebut mencontohkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj yang mengumumkan status positif Covid-19 sebagai tanggung jawab yang tinggi.