kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menekankan bahwa setiap tokoh
yang memimpin Indonesia sebagai presiden punya jasa besar dalam pembangunan bangsa dan negara. Termasuk, HM Soeharto, Presiden Indonesia ke-2, yang memimpin Indonesia selama lebih kurang 32 tahun (1967-1998).

Salah satunya, Soeharto memberikan kewenangan kepada MPR RI untuk menyusun dan menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang membuat arah pembangunan nasional dan daerah terencana dengan baik. Bamsoet menjelaskan, GBHN diterjemahkan oleh pemerintah pusat ke dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Sementara, oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), dokumen GBHN diterjemahkan ke dalam dokumen Pola Dasar Pembangunan Daerah (Poldasbangda).

"Tidak heran jika pada masa itu, Indonesia berhasil melakukan banyak pembangunan monumental. Seperti swasembada pangan pada tahun 1984, yang mendapatkan penghargaan dari Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) pada tahun 1985," ujar Bamsoet usai menghadiri Tasyakur Haul 100 Tahun HM Soeharto, di Masjid At-Tin, Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Turut hadir antara lain Wakil Presiden RI ke-6 Try Sutrisno, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Nasaruddin Umar, Din Syamsuddin, Akbar Tanjung, Sutiyoso, serta Sri Edi Swasono. Dari keluarga besar Soeharto hadir antara lain Siti Hardijanti Rukmana, Bambang Trihatmodjo, Siti Hediati Hariyadi, serta Hutomo Mandala Putra.

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, sejak 1 April 1969 hingga 21 Mei 1998, tidak kurang dari enam Tap MPR tentang GBHN dihasilkan oleh MPR RI pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Antara lain Tap MPR No. IV/MPR/1973; Tap MPR No. II/MPR/ 1978; Tap MPR No. IV/ MPR/1983; Tap MPR No. II/MPR/1988; Tap MPR No. II/MPR/1993; dan terakhir Tap MPR No. II/MPR/1998.

"Sebagai turunan dari GBHN, Pemerintahan Presiden Soeharto membuat enam Repelita: Repelita I (1969-1974) bertujuan memenuhi kebutuhan dasar dan infrastruktur dengan penekanan pada bidang pertanian; Repelita II (1974-1979) bertujuan meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali dan Madura, di antaranya melalui transmigrasi; Repelita III (1979-1984) menekankan bidang industri padat karya untuk meningkatkan ekspor," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, Repelita IV (1984-1989) bertujuan menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Repelita V (1989-1994) menekankan bidang transportasi, komunikasi, dan pendidikan. Repelita VI (1994–tidak selesai) bertujuan meningkatkan pembangunan iklim investasi asing dalam rangka menggenjot perekonomian dan industri nasional.

"Selain bisa swasembada pangan, dengan adanya petunjuk arah pembangunan melalui haluan negara, Pemerintahan Presiden Soeharto juga berhasil membangun jalan tol pertama di Indonesia. Yakni Jalan Tol Jagorawi yang mulai dibangun pada tahun 1973 dan dioperasikan mulai 9 Maret 1978. Selama kepemimpinannya pada rentang jabatan tahun 1968 hingga Mei 1998, Indonesia berhasil mengoperasikan sekitar 490 Km jalan tol," tandas Bamsoet.

Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menekankan, tidak heran jika kini muncul kembali wacana oleh berbagai kalangan agar MPR RI kembali diberikan kewenangan menyusun dan menetapkan haluan negara, yang dalam rekomendasi MPR RI periode 2014-2019 disebut dengan nomenklatur Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN)