Kabargolkar.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto melantik Lambert Jitmau
sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Papua Barat periode 2020-2025 di Sorong. Dalam kesempatan itu, ia lantas bicara 3 hal di antaranya soal penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi hingga persiapan Golkar menghadapi Pilpres.

"Pada kesempatan yang berbahagia ini saya atas nama pribadi dan segenap pengurus DPP Partai Golkar mengucapkan selamat atas dilantiknya pengurus DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat diiringi harapan semoga tugas-tugas yang dibebankan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk Kemenangan dan Kebesaran Partai Golkar," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Dalam sambutannya, pertama Airlangga menerangkan soal penanganan COVID-19 di Papua Barat. Menurutnya, persentase kasus aktif Provinsi Papua Barat sampai dengan 1 September 2021 tercatat telah turun 86,27% sejak 9 Agustus 2021. Hal ini juga didukung dengan tingkat kesembuhan yang meningkat.

"Kondisi kesembuhan menunjukan angka 96,9% lebih tinggi dibanding nasional dan kasus kematian lebih rendah dari nasional 1,55%," ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (2/9/2021).

Sementara itu, untuk vaksinasi di Provinsi Papua Barat, hingga 1 September 2021 tercatat capaian vaksinasi sudah sampai 325.829 dosis. Menurutnya, angka ini terus meningkat dan menunjukan perbaikan.

"Rinciannya, pertama vaksinasi 1 sejumlah 205.230 dosis atau 25,89% dari target. Kedua, vaksinasi 2 sejumlah 120.599 dosis atau 15,22% dari target, dan ketiga, vaksinasi gotong royong sejumlah 20.186 dosis," tuturnya.

Sementara itu, dari sisi ekonomi, Airlangga mengungkapkan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua Barat pada Q2-2021 mencatatkan kontraksi -2,39% (YoY), lebih rendah dari Nasional 7,07%. Menurutnya, bila dicermati, kinerja ekonomi Papua Barat di luar migas justru sebaliknya, terjadi perbaikan kinerja ekonomi pada Triwulan II-2021 dibandingkan triwulan sebelumnya (Q-to-Q).

Dia menuturkan dari sisi lapangan usaha yang mengalami perbaikan kinerja ekonomi tersebut antara lain pertanian, pengadaan air, perdagangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, dan jasa pendidikan. Sedangkan dari sisi pengeluaran adalah pengeluaran rumah tangga, lembaga non profit yang melayani rumah tangga, dan pengeluaran pemerintah.

"Dari data tersebut maka upaya-upaya peningkatan ekonomi Provinsi Papua Barat perlu upaya yang lebih keras dan sistematis sehingga pada Q3-2021 ekonomi provinsi Papua Barat dapat tumbuh positif," jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini.

Oleh karenanya, dia mendorong reformasi struktural melalui UU Cipta Kerja yang diharapkan menjadi terobosan reformasi di bidang investasi dan perdagangan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja. UU Cipta Kerja juga menjadi jembatan antara program mitigasi COVID-19 dan reformasi struktural dalam jangka panjang.

Melalui berbagai kebijakan tersebut, optimisme pemulihan ekonomi diharapkan berlanjut di tahun 2021. Berbagai lembaga internasional (Bank Dunia, OECD, ADB dan IMF) memproyeksikan perekonomian Indonesia tumbuh 4,3-4,9% dan akan meningkat di kisaran 5,0%-5,8% di tahun 2022.

Pemerintah optimis di Q2-2021 ini Indonesia dapat meraih pertumbuhan sekitar 7% dan secara full year di akhir tahun kita bisa meraih pertumbuhan dalam rentang 4,5 s/d 5,3 %. Optimisme tersebut tentunya didasarkan pada berbagai hal, di antaranya adalah dari berbagai leading indicators yang terus bergerak ke arah positif