agar laporan keuangan untuk tahun anggaran 2018 Pemda Kabupaten Belu harus bisa menciptakan sejarah untuk pertama kali dalam memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” kata dia. Fraksi Partai Golkar mempertanyakan ACTION PLAN terhadap optimatisasi tahan disekitar embung yang tersebar disekitar 12 Kecamatan dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi untuk kesejahteraan keluarga termasuk didalamnya presentasi peningkatan pendapatan ekonomi masyarakat desa yang sudah beberapa tahun diintervensi dengan ADD/DD. Fraksi Partai Golkar juga mendesak Pemerintah untuk segera mengisi kekosongan Jabatan strategis eselon II pada OPD, Dinas PU, Dinas Pertanian dan Satpol PP agar pelayanan pemerintahan kepada masyarakat tebih optimal. Fraksi juga meminta penjelasan tentang penunjukan pejabat eselon lll sebagai Pimpinan OPD. Selain itu Fraksi Partai Golkar mempertanyakan sudah sejauh mana pendelegasian wewenang dari pemerintah Kabupaten kepada pemerintah Kecamatan dan Desa untuk menangani semua persoalan yang terjadi ditingkat Desa maupun Kecamatan terutama camat sebagai perpanjangan tangan Bupati. Permintaan lain kepada Pemerintah yakni, untuk penambahan bronjong pada RTI9 RW 06 Kelurahan Umanen yang sudah rusak berat yang berdampak kepada 22 KK yang selalu digenangi air hujan pada saat musuh hujan, segera membangun Drainase 350 meter di tokasi RT 29 RW 009 Kelurahan Umanen Kecamatan Atambua Barat. Mengusulkan agar meningkatkan kualitas jalan putri sian dari depan Jabal Mart menuju ke SD Tulamalae mengingat jalan tersebut selalu dilewati anak-anak pada saat pergi dan pulang sekolah guna menghindari kecelakan pada anak-anak yang melewati jalan tersebut. Fraksi Partai Golkar mengharapkan peningkatan kinerja aparat pemerintah dalam proses perencanaan dan penyerapan anggaran karena didalam LHP masih ditemukan penyerapan anggaran dibeberapa OPD belum maksimal. Fraksi juga meminta kepada Pemerintah untuk konsisten dengan perencanaan yang sudah dituangkan didalam APBD dan sudah dijabarkan dalam program dan kegiatan pada setiap OPD sehingga tidak muncul program dan kegiatan dadakan ditengah tahun anggaran berjalan. Terkait agenda penyampaian jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Belu maka Fraksi Partai Golkar mengharapkan kehadiran Bupati/Wakil Belu secara fisik di ruangan sidang pada Kamis 26 Juli besok. source