Kabargolkar.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Komunikasi dan Informasi Nurul Arifin menilai, presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden harus tetap ada. Menurutnya, presidential threshold sebesar 20 persen harus dipertahankan.

"20 Persen kursi di parlemen saya kira sudah cukup, kalaupun mau diperdebatkan mungkin hanya di persoalan angka, namun tetap pada prinsipnya presidential threshold harus tetap ada," katanya kepada wartawan, Rabu (15/12).

Menurutnya, bila tak ada presidential threshold maka para calon presiden tidak akan tersaring. Dia bilang, jika presidential threshold dinilai mengamputasi dan mengeliminasi tugas dari partai politik, maka hal tersebut tidak benar.

"Karena partai politik itu kan mempunyai fungsi untuk kaderisasi, kemudian aspirasi politik, kemudian menyediakan kader-kadernya untuk jabatan-jabatan politik dan itu sudah tersaring," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR ini berujar, justru lebih jelas ketika partai politik menentukan siapa yang akan diusung untuk menjadi calon presidennya.

"Nah ketika tidak ada presidential threshold, maka semua orang bisa masuk begitu, dan ini bisa mengakibatkan kericuhan, keributan, riuh rendah yang tidak perlu dan seleksi melalui partai politik sudah sesuai dengan undang-undang," pungkasnya.