Diskusi BSNPG: Kritik Presidential Threshold dan Penguatan Demokrasi Inklusif Berbasis Pancasila
Kabargolkar Jakarta, 14 Januari 2025 – Dalam diskusi bertema "Pancasila dan Demokrasi" yang diadakan oleh Badan Saksi Nasional Partai Golkar (BSNPG), Yudhi Crishnandi dari Balitbang DPP Partai Golkar menyoroti isu strategis terkait demokrasi Indonesia, termasuk kritik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Presidential Threshold.
Yudhi menegaskan pentingnya mengevaluasi aturan Presidential Threshold yang selama ini banyak menuai kritik. “Putusan MK untuk tetap mengabulkan aturan ini telah diuji sebanyak 30 kali oleh berbagai pihak, baik individu maupun kelompok. Meski demikian, hingga kini aturan tersebut tetap dipertahankan, menimbulkan tanda tanya besar di kalangan akademisi, masyarakat, dan partai politik,” jelasnya.
Dalam diskusi tersebut, Yudhi juga mengangkat hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada 6-9 Januari 2025. Survei tersebut menunjukkan bahwa sebesar 66,1% masyarakat setuju jika seluruh partai politik peserta Pemilu memiliki hak untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil ini mencerminkan dukungan masyarakat terhadap sistem politik yang lebih inklusif, tanpa hambatan ambang batas pencalonan presiden.
“Angka ini menggambarkan aspirasi masyarakat yang menginginkan demokrasi yang lebih terbuka dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh partai politik untuk berkontribusi dalam menentukan arah kepemimpinan nasional,” ujar Yudhi.
Balitbang Golkar memandang bahwa penghapusan ambang batas pencalonan presiden akan memperkuat pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung, yang telah menjadi bagian dari perjalanan demokrasi Indonesia. “Ini bukan hanya soal mekanisme politik, tetapi juga tentang bagaimana kita menghormati suara rakyat dan memberikan ruang bagi berbagai gagasan besar untuk memimpin bangsa,” tambahnya.
Selain itu, diskusi juga menyoroti sejarah demokrasi Indonesia, termasuk peran BPUPKI dalam merancang sistem pemerintahan dan landasan negara yang mengedepankan rasionalitas musyawarah mufakat, seperti yang terkandung dalam sila ke-4 Pancasila.
Acara ini diharapkan mampu menjadi wadah refleksi bagi para peserta diskusi dalam menghadapi tantangan demokrasi masa depan, sekaligus menegaskan komitmen Partai Golkar untuk terus memperjuangkan sistem politik yang inklusif, demokratis, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.