[caption id="attachment_10046" align="aligncenter" width="750"] Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Presiden, Senin (5/2/2018).(Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden)[/caption] kabargolkar.com - Nama Jusuf Kalla sudah didaftarkan sebagai ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun hal itu menimbulkan polemik sebab saat ini Kalla menjabat sebagai wakil presiden. Sejumlah pihak menilai hal itu akan mengganggu kerja pemerintahan, terlebih presiden Jokowi juga maju di pilpres 2019. Partai Golkar sebagai partai yang mengusulkan JK menjadi ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin menyerahkan sepenuhnya keputusan ke KPU. "Nah itu yang saya katakan tadi mungkin bagaimana nanti disesuaikan dengan aturan-aturan KPU yang berlalu," ujar Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (13/8/2018). "Katakan (bagaimana terkait) status (ketua tim kampenye) yang masih wakil presiden, gubernur, bupati, wakil bupati termasuk wali kota dan wakil wali kota," sambungnya. Menurut dia, meski Jokowi-Ma'ruf Amin sudah menyodorkan nama Kalla ke KPU, partai pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin harus menerima apapun keputusan KPU nantinya. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengkritik kesediaan Kalla menjadi ketua tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Fadli, jika Kalla masuk dalam tim kampanye maka akan menganggu kinerja atau tugasnya sebagai wakil presiden. "Mungkin negara makin enggak ada yang mengurus," kata Fadli. sumber berita