Ketua MPR Apresiasi Berdirinya Universitas Internasional Papua

kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengapresiasi perjuangan Yayasan Maga Edukasi Papua, yang akhirnya bisa menghadirkan Universitas Internasional Papua. Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 24/E/O/2022 tentang Izin Pendirian Universitas Internasional Papua. Kehadirannya menjadi lembaga pendidikan tinggi internasional pertama di Papua, dengan motto 'dari Papua, oleh orang Papua, dan untuk dunia' (from Papua, by Papuans, to the World).

"Tidak hanya menjadi oase di tengah dahaga generasi muda Papua untuk mendapatkan akses pendidikan tinggi yang berkualitas, kehadiran Universitas Internasional Papua juga mampu melahirkan sumberdaya manusia yang berdaya saing global, serta mempunyai komitmen kuat untuk memajukan Papua dalam bingkai NKRI. Sekaligus menjadi wujud implementasi visi dan cita-cita mulia pemerintahan Presiden Jokowi dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat Papua," ujar Bamsoet usai memberikan sambutan dalam soft launching Universitas Internasional Papua, secara virtual dari Jakarta, Senin (14/02/2022).

Turut hadir antara lain Anggota MPR RI dari daerah pemilihan Papua Yorrys Raweyai, Gubernur Papua Lukas Enembe, Ketua Majelis Rakyat Papua Timotius Murib, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua Jhony Banua, Duta Besar Papua New Guinea H.E Mr. Frank Mizigi, Pendiri dan Pembina Yayasan Maga Edukasi Papua Samuel Tabuni.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, komitmen Presiden Joko Widodo memajukan masyarakat Papua juga terlihat melalui peningkatan alokasi Dana Otonomi Khusus yang semula 2 persen menjadi 2,25 persen dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional. DAU Nasional pada tahun 2022 dianggarkan mencapai Rp 378 triliun, sehingga Dana Otsus Papua mencapai sekitar Rp 8,5 triliun. Naik 12,6 persen dibandingkan outlook APBN 2021 sebesar Rp 7,6 triliun.

"Dari 2,25 persen plafon DAU Nasional tersebut, sebanyak 1 persen diantaranya dialokasikan untuk pembangunan, pemeliharaan, dan pelaksanaan pelayanan publik; peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; serta hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan 1,25 persen lainnya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit 30 persen untuk belanja pendidikan dan 20 persen untuk belanja kesehatan," jelas Bamsoet.