[caption id="attachment_12036" align="aligncenter" width="700"] Gubernur Kalteng, H Sugianto Sabran saat memantau Bank Kalteng, beberapa waktu yang lalu. (tribunkalteng.co/fathurahman)[/caption] kabargolkar.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang selama ini banyak mendapat suntikan dana dari APBD setempat. Beberapa jenis BUMD yang jadi sorotan dewan tersebut antara lain, seperti PT Jamkrida, pengelolaan Hotel Dandang Tingang, yang dikelola oleh PT Banama Tingang Makmur dan Bank Kalteng. Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Kalteng, MH Rizal, mempertanyakan adanya rencana penyertaan modal yang akan diberikan kepada kepada BUMD yang menggunakan dana APBD Perubahan. "Apakah perubahan APBD 2018 mampu mendukung peningkatan penyertaan modal pemerintah daerah sebagai wujud tanggungjawab untuk memenuhi ketentuan perda tentang penyertaan modal," ujarnya. Dikatakan, Pemerintah melalui BUMD berkewajiban dalam peningkatan pendapatan asli daerah serta peningkatan perekonomian masyarakat Kalteng. "Dengan adanya BUMD tersebut diharapkan terjadi pertumbuhan perekonomian masyarakat melalui usaha kecil menengah. Bank Kalteng harus mampu membeikan pelayanan dan produk unggulan serta meningkatkan pelayanan hingga ke posok," ujarnya. Hal yang sama diungkapkan, anggota Komisi B DPRD Kalteng, Ergan Tunjung yang mempertanyakan, kinerja BUMD melelalui PT Banama Tingang Makmur yang selama ini terkesan belum bisa meraiu untung dalam pengelolaan usaha sedang penyertaan modal sudah banyak diberikan. sumber berita