[caption id="attachment_12420" align="aligncenter" width="690"] Pengurus DPP Partai Golkar Syamsul Rizal[/caption] KabarGolkar - Pengurus DPP Partai Golkar Syamsul Rizal mengatakan pihaknya bangga dengan kepemimpinan Airlangga Hartarto sebagai Ketum Partai Golkar. “Salah satu kebanggaan saya yg luar bisa adalah ketika semua partai politik berteriak anti korupsi tetapi pada fakta pada umumnya partai peserta pemilu saat ini tidak memiliki tagline Bersih,” jelas Syamsul seperti rilis disampaikan, I Jumat (28/9/2018). Berikut Pernyataan Syamsul Rizal: Partai Golkar di bawah kepemimpinan Ir. Airlangga Hartarto berani dengan tagline bersih artinya bahwa Partai Politik sebagai instrumen demokrasi negara, Golkar punya langkah maju dan hanya Partai Golkar yang komit melaksanakan amanat reformasi itu. MSR sapaan akrab Syamsul Rizal juga menegaskan bahwa tagline golkar bersih ini bukan sekedar wacana tetapi benar – benar di implementasikan sebagaimana amanat Ketua Umum PG Ir. Airlangga Hartarto dalam Pidato saat Munaslub PG waktu beliau terpilih, bahkan DPP PG sudah menggandeng KPK dan bekerjasama oleh karena itu saya menghimbau kepada Rakyat Indonesi bahwa Jika ada kader Golkar yg disangkakan korupsi dalam bentuk apapun kedepan, Itu prilaku Individu bukan prilaku Partai. Korupsi itukan prilaku manusi bukan prilaku lembaga atau organisasi tegas lembut syamsul. Terkit Kasus korupsi PLTU RIAU – 1, saya berpendapat Meminta KPK tidak segan – segan menindaknya dan jangan tebang pilih. Bukan hanya kasus Korupsi PLTU RIAU 1 saja tapi kalau bisa KPK juga segera menuntaskan beberapa kasus lain seperti Kasus BLBI, Kasus Century, Kasus Simulator SIM, Kasus RAPBNP 2018 terkait dana perimbangan daerah, Kasus E-KTP yang dalam hal ini sudah jelas ada beberapa nama dari Kader Partai lain bahkan ada nama oknum Menteri Kabinet kerja saat ini terlibat dan atau ikut serta karena sudah disebutkan nama – nama yang terlibat itu dalam persidangan Tipikor. Terkait dengan spirit Golkar Bersih, saya juga meminta Kepada Oknum pengurus DPP PG yang merasa atau terindikasi ada hubungan atau pernah dipanggil oleh KPK untuk mundur dari jabatannya baik jabatan di Struktur Partai saat ini pun jabatan publik seperti jabatan di DPR apakah itu pimpinan fraksi, pimpinan komisi, pimpinan DPR atau Menteri agar kelak jika terjadi sesuatu pada oknum yg saya maksud diatas, PG tidak terseret. (Syamsul Rizal).{sumber}