Kabargolkar.com - Pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan sekitar 500.000 karyawan terancam dirumahkan, atau terpaksa mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari tertekannya keuangan perusahaan oleh gejolak ekonomi global.

Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kadin, untuk segera menyiapkan dana talangan.

"Dana talangan itu untuk membantu keuangan perusahaan dalam menghadapi tekanan ekonomi global agar bisa dilakukan strategi sebagai solusi untuk tidak melakukan perumahan atau PHK kepada karyawan," kata Bamsoet dalam keterangan persnya, Senin (7/11/2022).

Waketum Partai Golkar ini juga meminta pemerintah, untuk menginstruksikan seluruh pimpinan perusahaan agar melakukan efisiensi biaya produksi perusahaan.

"Lalu, mengoptimalkan pengelolaan administrasi karyawan, menyesuaikan pemberian gaji dengan kemampuan perusahaan, dan upaya-upaya lainnya yang dapat mencegah terjadinya PHK massal di perusahaan," pinta Bamsoet.

Tak sampai disitu, Ketua MPR RI ini mengatakan, pemerintah harus segera memberikan dukungan kepada perusahaan dan industri-industri, baik dalam bentuk insentif fiskal ataupun non-fiskal.

"Dikarenakan bantuan tersebut merupakan langkah krusial di tengah ancaman badai gelombang PHK," tegas Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet menegaskan,  pemerintah harus mampu merespon cepat permasalahan pengusaha dan pekerja yang terancam PHK.

"Agar hal tersebut dapat diantisipasi dan diselesaikan sejak dini, serta tidak membuat rugi perusahaan maupun karyawan," ucap Bamsoet.

"MPR meminta pemerintah juga dapat memperluas kesempatan kerja dengan membuka lapangan kerja bagi karyawan yang terpaksa harus di-PHK dari satu perusahaan tertentu, sehingga karyawan tersebut tidak perlu khawatir akan kehilangan pemasukannya," tutup Bamsoet.