[caption id="attachment_13161" align="aligncenter" width="800"] Legislator Partai Golkar dan Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi [/caption] kabargolkar.com - Wakil Ketua DPRD Kotim, Supriadi mengingatkan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) daerah setempat melakukan pemetaan terhadap kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) di daerah itu. “Jangan sampai jumlah ASN menumpuk di satu organisasi perangkat daerah, sementara di tempat lain malah kekurangan,” kata dia di Sampit, Selasa (9/10/2018). Politisi Partai Golkar itu berharap dalam hasil penerimaan ASN nanti alokasi untuk tenaga pendidik dan kesehatan diperbanyak karena saat ini di daerah sangat dibutuhkan. “Apabila pemetaan telah dilakukan dan dilaporkan ke pusat tentu seluruh kebutuhan kita dapat terpenuhi,” ujar dia. Ia mengatakan di lapangan saat ini banyak ASN yang tidak ditempatkan dalam bidang yang dikuasainya sehingga kinerja mereka tidak maksimal. Hal ini yang menjadi persoalan dan harus diperbaiki oleh pemerintah. Misalnya, lulusan sarjana pertanian, tentu tidak tepat ditempatkan di dinas yang tidak sesuai dengan latar belakangnya atau sebaliknya lulusan teknik sipil ditempatkan di Dinas Pendidikan. “Ini tugas BKD untuk melakukan pemerataan dan pemetaan terhadap kompetensi yang dimiliki ASN sehingga mereka dapat bekerja maksimal,” kata dia. Selain itu, untuk menghilangkan perilaku buruk ASN seperti keluyuran saat jam kerja, pihaknya mengusulkan agar dilakukan pengawasan yang ketat terhadap kinerja mereka. Ia mencontohkan bagi ASN yang rajin akan ditambah tunjangan kinerja mereka dan bagi yang pemalas akan diberikan sanksi berupa pengurangan tunjangan kinerja. “Selama ini kan tidak, mereka yang giat maupun yang malas sama-sama mendapatkan tunjangan kinerja yang sama. Ini perlu diatur sehingga mereka dapat bekerja maksimal,” demikian Supriadi. (kalamanthana)