[caption id="attachment_13215" align="aligncenter" width="640"] ilustrasi (net)[/caption] kabargolkar.com - Wakil Ketua DPRD Kotawaringin Timur (Kotim) H Supriadi MT sangat menyayangkan ketidakhadiran bupati, sekda dan juga kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kotim pada rapat dengar pendapat (RDP), Senin (8/10) lalu. Akibatnya, RDP terkait pemecatan 54 orang honorer di Kotim itu, tanpa hasil apa-apa. "Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran tiga pejabat penting di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim ini, padahal RDP ini sangat penting, karena kami ingin mengetahui masalah pemecatan 54 orang pegawai honor yang tersebar di sejumlah instansi," kata Supriadi saat dikonfirmasi, Selasa (9/10). Menurut Supriyadi, saat ini jumlah honorer yang ada di Kotim mencapai ribuan orang. Dirinya menduga sebagian dari honorer tersebut ada faktor orang-orang terdekat dari kalangan pejabat. Hal tersebut membuat ketidaktahuan Bupati Kotim Supian Hadi secara utuh untuk perekrutannya. "Bupati hanya menerima berkas yang sudah siap ditandatangani. Dalam proses menuju ke meja bupati tersebut yang sangat ingin kami ketahui. Kami juga ingin mempertanyakan kenapa hanya 54 yang dipecat. Apakah ribuan honorer yang saat ini masih berjalan sudah sesuai prosedur," ungkap ketua DPD Partai Golkar Kotim ini. Supriadi juga mengatakan, dengan ketidakhadiran tiga pejabat penting ini, sehingga DPRD Kotim mengaku kecewa, kerena tidak ada yang bisa menjelaskan terkait pemecatan 54 pegawai honor tersebut. "Sebenarnya kami mau tahu terkait proses perekrutan 54 orang honorer itu dan apa alasanya sehingga mereka dipecat. Tapi sayang pejabat berwenang tidak ada dan hasil RDP ini tidak ada keputusanya alias deadlock," akuinya. (kaltengpos)