Kabargolkar.com - Pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri terkait penolakan bandara di Bali Utara mendapat respons berbagai pihak termasuk dari Partai Golkar Bali.

Menurut Ketua DPD Golkar Bali, Dr. I Nyoman Sugawa Korry pendapat Presiden Ke-5 Republik Indonesia tentang penolakan bandara di Bali Utara wajib dihormati sebagai bagian dari demokrasi yang berkembang di Indonesia, termasuk Bali.

Kesenjangan berbagai indikator pembangunan antara Bali Utara dengan Bali selatan adalah faktual.

“Seperti IPM (Indeks Pembangunan Manusia, red), pendapatan per kapita, pendapatan daerah, tingkat kemiskinan dan lain-lain,” ucap pria asli Buleleng ini.

Hal ini salah satu penyebabnya, semakin menumpuknya, pembangunan infrastruktur, kegiatan ekonomi atau pariwisata, pemerintahan maupun pendidikan di Bali Selatan.

Selama ini, berkembang kajian, salah satu upaya untuk mempersempit kesenjangan tersebut dengan cara membangun bandara dan pelabuhan ekspor dari laut yang dilakukan di Bali Utara.

“Cuma sayang, selama ini terkesan seolah-olah terjadi perebutan kepentingan dalam menetapkan lokasi bandara. Sampai saat ini, sesuai aspirasi masyarakat dan dalam rangka keseimbangan pembangunan, kami berharap pembangunan bandara diharapkan tetap dilaksanakan di Bali Utara,” ucapnya.

Sugawa menekankan yang harus digarisbawahi dengan garis yang tebal, supaya penetapan lokasi jangan didasarkan atas kepentingan pribadi ataupun kelompok-kelompok.

Tetapi atas dasar kajian yang komprehensif dan ilmiah berdasarkan atas aturan yang berlaku serta transparan.

Studi kelayakan yang profesional, memperhatikan sungguh-sungguh aspek lingkungan dan budaya, serta mengedepankan kemanfaatan masyarakat luas di Kabupaten Buleleng.