Golongan Fungsional Dan Rezim Demokrasi Pancasila (Sejarah Golkar Bagian 2)

Korporatisme Negara dan Mayoritas Tunggal Pada periode Amir Murtono, ABRI dengan struktur komando dan doktrin kekaryaannya mulai melakukan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai korporatisme negara. Seluruh organisasi masyarakat yang pada masa Orde Lama didominasi sayap partai, digantikan organisasi tunggal. Dulu misalnya, selain SOBSI, Masyumi memiliki Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), PNI memiliki Himpunan Buruh Indonesia (Himbi). Di masa Orde Baru, Menteri Tenaga Kerja Mayjen Subroto menyatukan seluruh organisasi buruh ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang berubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Organisasi petani, nelayan, pemuda, wanita dan pengusaha juga dikumpulkan menjadi wadah tunggal. Petani diwadahi dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), nelayan dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI), pemuda dalam Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), pengusaha dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), wanita dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), dan lain sebagainya. Pegawai negeri dilarang menjadi kader partai, diwadahi dalam organisasi tunggal Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) dan wajib mendukung Golkar. Korpri bersama organisasi tunggal lain yang disebut sebelumnya menjadi sayap-sayap Golkar untuk meraih suara dalam pemilu. Golkar sendiri sebagai sayap organisasi di berbagai kalangan. Para ulama pendukung Golkar diwadahi dalam ormas Satuan Karya (Satkar) Ulama, anak muda diwadahi dalam Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), para pendakwah dalam Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), dan kaum wanita dalam Himpunan Wanita. Golkar yang didukung ABRI, Birokrasi Sipil dan ratusan organisasi korporatis ini tidak dinyana meraih kemenangan mutlak di Pemilu 1977 dan 1982. Kemenangan Golkar juga didukung keberhasilan agenda pembangunan Orde Baru di bawah pimpinan Presiden Suharto. Oleh karena itu, Amir Murtono mendukung penuh upaya Ali Moertopo yang saat itu menjadi Menteri Penerangan untuk menganugerahkan gelar Bapak Pembangunan kepada Presiden Suharto pada tahun 1981. Organisasi korporatis pilar rezim Demokrasi Pancasila tersebut kemudian dikelompokkan dalam tiga jalur, jalur A (ABRI), B (Birokrasi) dan jalur G (Golkar) dalam satu wadah Keluarga Besar Golkar yang mendominasi politik era Orde Baru berkonsep Mayoritas Tunggal. Bersambung.[Kabargolkar]