/> Tiga Ketua Umum Golkar pertama. Dari kiri ke kanan Djuhartono, Suprapto Sukowati, Amir Murtono. (Media Karya)[/caption] Kemenangan Jenderal Sukowati tidak lepas dari bantuan Aspri Presiden bidang Politik, Mayjen Ali Moertopo yang saat itu memiliki jejaring luas di kalangan akademisi, partai, tokoh masyarakat maupun aktivis pemuda mahasiswa. Ali Moertopo dan jejaring Opsus (Operasi Khusus) yang melegenda disebut sebagai tokoh di balik pembersihan partai-partai dari unsur Orde Lama agar menjadi kekuatan politik pendukung pembangunan Orde Baru. Di luar dugaan, Golkar menjadi pemenang mutlak Pemilu 1971 dengan raihan suara 34.348.673 suara atau 63% yang merata di hampir seluruh provinsi Indonesia. Golkar tidak seperti PNI yang hanya menang di Jawa Tengah, NU di Jawa Timur, Parkindo dan Partai Katolik di daerah dominan Protestan dan Katolik. Partai-partai Islam sendiri selain NU, yaitu Parmusi, PSII dan Perti hanya memperoleh suara di beberapa provinsi. Di luar Jawa, Golkar meraih suara pemilih Muslim yang pada 1955 kebanyakan memilih Partai Masyumi. Kemenangan Golkar walaupun dikatakan dipengaruhi Opsus Ali Moertopo, tidak lepas dari realitas sosial-politik masyarakat yang pada saat itu lelah dan bosan dengan pertikaian partai era Orde Lama. Mingguan Mahasiswa Indonesia misalnya, salah satu media massa progresif di awal masa Orde Baru, menulis dengan tajam bagaimana Golkar meraih simpati dari masyarakat dengan program yang lebih merakyat dan realistis. Mingguan ini kemudian dikritik keras oleh Arief Budiman karena Arief menganggap mereka memihak Golkar, dan pendirinya sendiri yaitu Rahman Tolleng (bekas aktivis Gerakan Mahasiwa Sosialis/Gemsos) sayap mahasiswa Partai Sosialis Indonesia /PSI), adalah salah satu fungsionaris Golkar. Tetapi apa yang dituliskan mingguan Mahasiswa Indonesia hanya menyampaikan realitas sosial politik yang berkembang di masyarakat. Jenderal Sukowati pada suatu hari tahun 1973 meninggal mendadak, jabatan ketua umum digantikan Kolonel Amir Murtono. Amir Murtono yang pensiun dengan pangkat Mayjen ini menarik, karena yang bersangkutan adalah mantan anggota laskar Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo, nama awal Pemuda Rakyat PKI) di Madiun pada era revolusi. Amir berperan penting dalam Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta, kemudian sempat meringkuk di Nusakambangan selama tiga tahun akibat Razia Agustus 1951 yang dilancarkan Kabinet Sukiman dari Masyumi untuk membersihkan mereka yang dituduh PKI. Amir Murtono kemudian dibersihkan namanya dan aktif sebagai perwira urusan teritorial dan perlawanan rakyat (Puterpra), masuk SUAD V (Teritorial) dan didukung Menteri Hankam/Panglima ABRI Jenderal Maraden Panggabean menjadi Ketua Umum Golkar. Maraden Panggabean diangkat menjadi Ketua Dewan Pembina Golkar dalam Munas 1973, dan struktur komando di bawah ABRI dari mulai Kodam, Korem hingga Koramil dan Babinsa menjadi dewan pembina Golkar di daerah masing-masing. Korporatisme Negara dan Mayoritas Tunggal Pada periode Amir Murtono, ABRI dengan struktur komando dan doktrin kekaryaannya mulai melakukan apa yang disebut Antonio Gramsci sebagai korporatisme negara. Seluruh organisasi masyarakat yang pada masa Orde Lama didominasi sayap partai, digantikan organisasi tunggal. Dulu misalnya, selain SOBSI, Masyumi memiliki Serikat Buruh Islam Indonesia (SBII), PNI memiliki Himpunan Buruh Indonesia (Himbi). Di masa Orde Baru, Menteri Tenaga Kerja Mayjen Subroto menyatukan seluruh organisasi buruh ke dalam Federasi Buruh Seluruh Indonesia yang berubah nama menjadi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Organisasi petani, nelayan, pemuda, wanita dan pengusaha juga dikumpulkan menjadi wadah tunggal. Petani diwadahi dalam Himpunan Kerukunan Tani Indonesia