Kejayaan Dan Turbulensi Internal (Sejarah Golkar Bagian 3)
Oleh Kabar Golkar · · Kabar Nasional
[caption id="attachment_13777" align="aligncenter" width="921"]
Sudharmono, Try Sutrisno dan Benny Murdani (Detik).[/caption]
Kabargolkar.com - Dalam konsep kepemimpinan otoriter, loyalitas sekondan politik adalah syarat perlu untuk menjaga stabilitas politik, disebabkan kekuasaan otoriter akan selalu merasa ada ancaman penggulingan. Dalam tradisi Jawa, konsep negara alam antara (mesokosmos) antara semesta (makrokosmos) dan manusia (mikrokosmos), sehingga harmoni dan kemakmuran negara akan terwujud bila terjadi keseimbangan hubungan antara raja yang dianggap bapak, dengan rakyat (kawulo) yang memerlukan perlindungan sang raja.
Presiden Suharto menjaga stabilitas kekuasaan Orde Baru dengan dua konsep tersebut, kepemimpinan otoriter dan tradisi Jawa. Pak Harto selalu berupaya menjaga keseimbangan hubungan pemerintah dan rakyat menurut tradisi Jawa, dengan konsekuensi sistem Orde Baru meniadakan adanya oposisi. Sebagai pemimpin dalam sistem otoriter, Pak Harto kemudian memelihara para sekondan politik yang beliau anggap tidak akan mengancam kekuasaannya.
Karena memerlukan sekondan yang tidak mengancam itulah, Pak Harto merestui Mayjen Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara sejak awal Pak Harto menjadi Presiden, sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas 1983. Pak Harto yang sudah memiliki gelar Bapak Pembangunan, mengambil alih kepemimpinan puncak sebagai Ketua Dewan Pembina, menggantikan Maraden Panggabean yang mengakhiri jabatan publiknya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Golkar Semakin Sipil
Pak Dharmono, demikian panggilan akrabnya, sebenarnya bukan sosok yang disukai para perwira Angkatan 45. Pada masa revolusi, beliau masih berstatus pelajar dan bertempur dengan pangkat kapten bersama Pasukan T (Tjadangan) Ronggolawe yang dilatih dan dipimpin langsung Panglima Divisi IV/Ronggolawe, Mayjen GPH Jatikusumo.
Pasca revolusi, pemuda Sudharmono masuk Akademi Hukum Militer (AHM), kemudian lebih dikenal sebagai oditur (jaksa) militer. AHM yang didirikan pahlawan revolusi Sutoyo dan Siswondo Parman melahirkan perwira-perwira militer yang di masa Orde Baru berkarir sebagai jaksa dan hakim, seperti Sugih Arto, Ali Said, Ismail Saleh, dan Andi Muhammad Ghalib. Dengan demikian, Sudharmono tidak dianggap sebagai orang lapangan oleh sebagian besar perwira tinggi ABRI.
Walaupun dianggap perwira kantoran, Pak Dharmono sebagai pemimpin jalur G dalam Keluarga Besar Golkar berusia lebih senior dari Jenderal Leonardus Benjamin ‘Benny’ Murdani, Panglima ABRI. Keduanya sama-sama tentara pelajar era Revolusi, Pak Dharmono beroperasi di Cepu dan Temanggung, Benny Murdani di Solo. Di jalur B, selain ada sosok mantan ajudan Jenderal Sudirman, Mayjen Suparjo Rustam sebagai Menteri Dalam Negeri, terdapat pula sosok Marsda Ginanjar Kartasasmita Menteri Muda Peningkatan Produksi Dalam Negeri.
Sebagai Menteri Sekretaris Negara, Pak Dharmono menguasai jejaring luas di birokrasi, BUMN dan pengusaha swasta. Sarwono Kusumaatmadja, mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB di awal Orde Baru ditunjuk menjadi Sekjen DPP Golkar, berlawanan dengan kebiasaan pada masa itu di mana Ketua Umum dan Sekjen dijabat perwira aktif ABRI.
Sarwono dikenal sebagai aktivis Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), organisasi sama yang melahirkan tokoh politik nasional seperti Rahmat Witoelar, Erna Witoelar, Muslimin Nasution, dan lain-lain. Namun Sarwono lebih dikenal sebagai aktivis Kelompok Studi 10 November yang bermarkas di Tamblong Dalam, Bandung, sebuah kelompok studi yang digawangi Rahman Tolleng dan sukses menjaga penerbitan mingguan Mahasiswa Indonesia.
Kelompok aktivis pemuda yang dipimpin Abdul Gafur, Akbar Tanjung, dan Fahmi Idris mulai mendominasi kepengurusan DPP Golkar. Rata-rata aktivis pemuda Golkar adalah tokoh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), gerbong utama perlawanan pemuda terhadap Orde Lama. Akbar Tanjung dikenal sebagai Ketua KAMI Universitas Indonesia, Ketua Umum PB HMI, pendiri KNPI dan AMPI.
Kelompok Akbar yang dikenal sebagai ormas Cipayung sendiri sudah meraih kekuasaan sejak Abdul Gafur menjadi Menteri Muda urusan Pemuda dan Cosmas Batubara menjadi Menteri Muda urusan Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan III. Abdul Gafur dan Cosmas Batubara masing-masing adalah Ketua Presidium KAMI Jakarta Raya dan Ketua Presidium KAMI Pusat. Kelincahan kelompok anak muda ini kemudian dimanfaatkan Presiden Suharto untuk menjadikan Golkar menjadi lebih ‘sipil’, sebuah pemikiran yang mendorong dinamika internal di tubuh Golkar pada masa selanjutnya.
Kelompok ketiga yang dibesarkan Pak Dharmono adalah para pengusaha nasional binaan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Dalam Negeri, Marsda Ginandjar Kartasasmita, lekat dengan julukan ‘Ginandjar Boys’. Para pengusaha nasional seperti Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Iman Taufik, Fadel Muhammad dan Ahmad Kalla dibina dan dibesarkan Ginandjar sejak Asisten Menteri Sekretaris Negara, staf dari Mensesneg Sudharmono.
Perlahan tapi pasti, ‘Ginandjar Boys’ menguasai organisasi pengusaha dan profesi. Aburizal Bakrie misalnya, pengusaha pipa baja yang dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), berturut-turut sukses memimpin Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai Ketua Umum. Pengusaha lain sukses membesarkan kelompok bisnisnya, berhasil menjadi jajaran pembayar pajak terbesar. Sukses sebagai pengusaha nasional sendiri masih merupakan mimpi bagi kebanyakan orang hingga hari ini.
Ginandjar Kartasasmita dengan konsep ekonomi kerakyatannya yang mirip gerakan Benteng Prof. Soemitro Djojohadikusumo, perlahan menapaki jenjang jabatan lebih tinggi. Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kepala Bappenas, kemudian Menko Perekonomian, Keuangan dan Industri. Ginandjar dan kader-kadernya pelan-pelan menggantikan kelompok teknokrat pimpinan Prof. Widjojo Nitisastro yang kebijakan ekonominya lebih sering menguntungkan investor asing daripada kaum pribumi.
Sudharmono, Try Sutrisno dan Benny Murdani (Detik).[/caption]
Kabargolkar.com - Dalam konsep kepemimpinan otoriter, loyalitas sekondan politik adalah syarat perlu untuk menjaga stabilitas politik, disebabkan kekuasaan otoriter akan selalu merasa ada ancaman penggulingan. Dalam tradisi Jawa, konsep negara alam antara (mesokosmos) antara semesta (makrokosmos) dan manusia (mikrokosmos), sehingga harmoni dan kemakmuran negara akan terwujud bila terjadi keseimbangan hubungan antara raja yang dianggap bapak, dengan rakyat (kawulo) yang memerlukan perlindungan sang raja.
Presiden Suharto menjaga stabilitas kekuasaan Orde Baru dengan dua konsep tersebut, kepemimpinan otoriter dan tradisi Jawa. Pak Harto selalu berupaya menjaga keseimbangan hubungan pemerintah dan rakyat menurut tradisi Jawa, dengan konsekuensi sistem Orde Baru meniadakan adanya oposisi. Sebagai pemimpin dalam sistem otoriter, Pak Harto kemudian memelihara para sekondan politik yang beliau anggap tidak akan mengancam kekuasaannya.
Karena memerlukan sekondan yang tidak mengancam itulah, Pak Harto merestui Mayjen Sudharmono, Menteri Sekretaris Negara sejak awal Pak Harto menjadi Presiden, sebagai Ketua Umum Golkar dalam Munas 1983. Pak Harto yang sudah memiliki gelar Bapak Pembangunan, mengambil alih kepemimpinan puncak sebagai Ketua Dewan Pembina, menggantikan Maraden Panggabean yang mengakhiri jabatan publiknya sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung.
Golkar Semakin Sipil
Pak Dharmono, demikian panggilan akrabnya, sebenarnya bukan sosok yang disukai para perwira Angkatan 45. Pada masa revolusi, beliau masih berstatus pelajar dan bertempur dengan pangkat kapten bersama Pasukan T (Tjadangan) Ronggolawe yang dilatih dan dipimpin langsung Panglima Divisi IV/Ronggolawe, Mayjen GPH Jatikusumo.
Pasca revolusi, pemuda Sudharmono masuk Akademi Hukum Militer (AHM), kemudian lebih dikenal sebagai oditur (jaksa) militer. AHM yang didirikan pahlawan revolusi Sutoyo dan Siswondo Parman melahirkan perwira-perwira militer yang di masa Orde Baru berkarir sebagai jaksa dan hakim, seperti Sugih Arto, Ali Said, Ismail Saleh, dan Andi Muhammad Ghalib. Dengan demikian, Sudharmono tidak dianggap sebagai orang lapangan oleh sebagian besar perwira tinggi ABRI.
Walaupun dianggap perwira kantoran, Pak Dharmono sebagai pemimpin jalur G dalam Keluarga Besar Golkar berusia lebih senior dari Jenderal Leonardus Benjamin ‘Benny’ Murdani, Panglima ABRI. Keduanya sama-sama tentara pelajar era Revolusi, Pak Dharmono beroperasi di Cepu dan Temanggung, Benny Murdani di Solo. Di jalur B, selain ada sosok mantan ajudan Jenderal Sudirman, Mayjen Suparjo Rustam sebagai Menteri Dalam Negeri, terdapat pula sosok Marsda Ginanjar Kartasasmita Menteri Muda Peningkatan Produksi Dalam Negeri.
Sebagai Menteri Sekretaris Negara, Pak Dharmono menguasai jejaring luas di birokrasi, BUMN dan pengusaha swasta. Sarwono Kusumaatmadja, mantan Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB di awal Orde Baru ditunjuk menjadi Sekjen DPP Golkar, berlawanan dengan kebiasaan pada masa itu di mana Ketua Umum dan Sekjen dijabat perwira aktif ABRI.
Sarwono dikenal sebagai aktivis Perhimpunan Mahasiswa Bandung (PMB), organisasi sama yang melahirkan tokoh politik nasional seperti Rahmat Witoelar, Erna Witoelar, Muslimin Nasution, dan lain-lain. Namun Sarwono lebih dikenal sebagai aktivis Kelompok Studi 10 November yang bermarkas di Tamblong Dalam, Bandung, sebuah kelompok studi yang digawangi Rahman Tolleng dan sukses menjaga penerbitan mingguan Mahasiswa Indonesia.
Kelompok aktivis pemuda yang dipimpin Abdul Gafur, Akbar Tanjung, dan Fahmi Idris mulai mendominasi kepengurusan DPP Golkar. Rata-rata aktivis pemuda Golkar adalah tokoh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), gerbong utama perlawanan pemuda terhadap Orde Lama. Akbar Tanjung dikenal sebagai Ketua KAMI Universitas Indonesia, Ketua Umum PB HMI, pendiri KNPI dan AMPI.
Kelompok Akbar yang dikenal sebagai ormas Cipayung sendiri sudah meraih kekuasaan sejak Abdul Gafur menjadi Menteri Muda urusan Pemuda dan Cosmas Batubara menjadi Menteri Muda urusan Perumahan Rakyat pada Kabinet Pembangunan III. Abdul Gafur dan Cosmas Batubara masing-masing adalah Ketua Presidium KAMI Jakarta Raya dan Ketua Presidium KAMI Pusat. Kelincahan kelompok anak muda ini kemudian dimanfaatkan Presiden Suharto untuk menjadikan Golkar menjadi lebih ‘sipil’, sebuah pemikiran yang mendorong dinamika internal di tubuh Golkar pada masa selanjutnya.
Kelompok ketiga yang dibesarkan Pak Dharmono adalah para pengusaha nasional binaan Menteri Muda Urusan Peningkatan Produksi Dalam Negeri, Marsda Ginandjar Kartasasmita, lekat dengan julukan ‘Ginandjar Boys’. Para pengusaha nasional seperti Aburizal Bakrie, Arifin Panigoro, Iman Taufik, Fadel Muhammad dan Ahmad Kalla dibina dan dibesarkan Ginandjar sejak Asisten Menteri Sekretaris Negara, staf dari Mensesneg Sudharmono.
Perlahan tapi pasti, ‘Ginandjar Boys’ menguasai organisasi pengusaha dan profesi. Aburizal Bakrie misalnya, pengusaha pipa baja yang dikenal sebagai Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), berturut-turut sukses memimpin Persatuan Insinyur Indonesia (PII) dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) sebagai Ketua Umum. Pengusaha lain sukses membesarkan kelompok bisnisnya, berhasil menjadi jajaran pembayar pajak terbesar. Sukses sebagai pengusaha nasional sendiri masih merupakan mimpi bagi kebanyakan orang hingga hari ini.
Ginandjar Kartasasmita dengan konsep ekonomi kerakyatannya yang mirip gerakan Benteng Prof. Soemitro Djojohadikusumo, perlahan menapaki jenjang jabatan lebih tinggi. Menteri Pertambangan dan Energi, Menteri Kepala Bappenas, kemudian Menko Perekonomian, Keuangan dan Industri. Ginandjar dan kader-kadernya pelan-pelan menggantikan kelompok teknokrat pimpinan Prof. Widjojo Nitisastro yang kebijakan ekonominya lebih sering menguntungkan investor asing daripada kaum pribumi.