Kejayaan Dan Turbulensi Internal (Sejarah Golkar Bagian 3)

Tantangan dan Turbulensi Internal Wajah Golkar yang semakin sipil tidak disenangi oleh sebagian orang, kebijakan Kabinet yang digagas Golkar versi sipil ini juga mengancam dominasi kelompok lain. ABRI misalnya, tidak siap melepas Golkar ke tangan para politisi sipil yang dibina Sudharmono. Ketidaksenangan dari kalangan internal kekuasaan ini kemudian berkembang menjadi turbulensi politik. Pencalonan Pak Dharmono sebagai Wakil Presiden menggantikan Umar Wirahadikusumah, mendapat tantangan keras dari Fraksi ABRI. Terjadi insiden menarik dalam Sidang Umum MPR 1988, di mana pertama kali terjadi interupsi dalam sidang lembaga legislatif era Orde Baru. Brigjen Ibrahim Saleh memotong jalannya sidang dan berkata adanya kemungkinan Sudharmono adalah jenderal kader PKI. Salim Said dalam bukunya, “Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Suharto” memberi gambaran ketidaksukaan ABRI dengan sosok Sudharmono. Adalah Jenderal Soemitro, mantan Pangkopkamtib yang berhenti karena dianggap gagal mencegah kerusuhan Malari 1974, yang menemukan fakta bahwa Sudharmono terlibat pemberontakan PKI di Madiun. Fakta tersebut di kemudian hari diketahui hoax, karena Jenderal Mitro sama sekali tidak menunjukkan bukti, hanya asumsi belaka. Yang jelas, sidang akhirnya sukses mencalonkan Sudharmono sebagai calon tunggal Wakil Presiden. Ketua Umum PPP H. Djaelani Naro yang didukung Fraksi ABRI mundur sebelum pencalonan. Pak Dharmono terpilih menjadi Wapres, sementara mantan Gubernur Jawa Timur, Letjen Wahono, terpilih dalam Munas Golkar 1988 sebagai Ketua Umum. Menuju Reformasi Terpilihnya Wahono, yang dalam sejarah dikenal sebagai staf Pak Harto saat operasi militer menumpas Gerakan 30 September, kemudian Panglima Kodam Brawijaya dan Panglima Kostrad, tidak berarti proses penyipilan Golkar terhenti. Kemenangan Wahono yang mewakili kubu Mabes ABRI harus dikompromikan dengan terpilihnya Rahmat Witoelar, Ketua Umum Dewan Mahasiswa ITB dalam Gerakan 1966 dan kelompok Tamblong Dalam. Akbar Tanjung menjadi Menteri Muda Pemuda dan Olahraga menggantikan seniornya di HMI, Abdul Gafur, sekaligus menguatkan kelompok Cipayung dalam kontestasi politik internal Golkar. Harmoko, wartawan senior yang dekat dengan kelompok Ali Moertopo, kembali menjabat sebagai Menteri Penerangan, juru bicara utama program pembangunan pemerintah yang sangat loyal kepada Pak Harto dan sangat tangkas berkomunikasi dengan rakyat dalam program ‘kelompencapir’ Kementerian Penerangan. Wahono otomatis tidak mampu menahan laju reformasi di tubuh Golkar sembari mempertahankan dominasi ABRI dengan doktrin Dwifungsi dan Kekaryaan-nya. Segera di Munas 1993. Wahono digantikan Harmoko, politisi sipil pertama yang menjadi Ketua Umum Golkar. Bersambung.[Kabargolkar]