depan sidang BPUPK, untuk pertama kalinya usulan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan negara Indonesia disampaikan dan disepakati untuk kemudian dibahas lebih lanjut dalam Panitia Delapan dan Panitia Sembilan yang kemudian menghasilkan naskah Piagam Jakarta 22 Juni 1945," jelas Bamsoet.

Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Naskah Piagam Jakarta tersebut kemudian disempurnakan lagi dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada 18 Agustus 1945 yang menjadi momentum bersejarah konsensus final penerimaan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia merdeka. Rumusan tersebut lalu dituangkan di dalam Pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI sebagai bagian tidak terpisahkan dari UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara Indonesia merdeka.

Selain itu, pada rapat PPKI 18 Agustus 1945, istilah 'Badan Permusyawaratan' ditindaklanjuti dengan pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) pada 29 Agustus 1945, yang kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MPR RI.

"Berbagai peristiwa bersejarah itulah yang kemudian disahkan menjadi Hari Besar Nasional bangsa Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2016 tentang penetapan 1 Juni 1945 sebagai Hari Lahir Pancasila, dan melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2008 tentang penetapan 18 Agustus 1945 sebagai Hari Konstitusi," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPI ini menambahkan, Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-78 MPR RI juga menjadi panggilan untuk memperkuat berbagai agenda kebangsaan MPR RI kedepan. Terutama dalam menciptakan kolaborasi sinergis dengan seluruh elemen bangsa khususnya antar lembaga negara. Sehingga MPR RI bersama seluruh lembaga negara dapat menyusun strategi jangka panjang dalam mengelola potensi regenerasi bangsa di segala bidang. Baik di bidang politik, pemerintahan, serta sektor-sektor strategis di bidang sosial dan ekonomi.

"Karena itu, sangat penting bagi bangsa Indonesia memiliki Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), sebagai produk hukum yang dapat mencegah, sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara. Pembahasan PPHN seyogyanya dapat dilakukan setelah pelaksanaan Pemilihan Umum 2024, sehingga memiliki waktu yang cukup dan legitimasi yang kuat," pungkas Bamsoet.