[caption id="attachment_15283" align="aligncenter" width="750"] Ketua DPR Bambang Soesatyo (DPR RI)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2017 menunjukkan terdapat potensi ketidaktepatan klaim dari rumah sakit sebanyak 79.000 klaim, mengingat nilai yang bisa diselamatkan dari klaim yang janggal tersebut lebih dari Rp 48 miliar. Merespon hal tersebut Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendorong BPJS Kesehatan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh klaim dari rumah sakit yang akan dipertanggung jawabkan BPJS Kesehatan, agar tidak terjadi ketidaktepatan klaim. “Mendorong pihak BPJS Kesehatan dapat menjelaskan dugaan adanya ketidaktepatan klaim kepada rumah sakit agar tidak ada perbedaan data tagihan klaim,” kata Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo, dalam pernyataan di Jakarta, Selasa (13/11/2018). Politisi Partai Golkar dari daerah pemilihan (dapil) VII Jateng ini juga memberikan dorongan kepada BPJS Kesehatan meningkatkan kerjasama dengan pihak rumah sakit terutama terhadap tagihan pembayaran klaim dari rumah sakit, guna menjaga keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). “Mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan terhadap pasien yang berobat ke rumah sakit dengan memperhatikan surat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sebagai bentuk pengawasan dalam pelayanan pengobatan,” demikian Ketua DPR. (asatunews)