kabar Golkar - Calon wakil gubernur Dedi Mulyadi yang berpasangan dengan Deddy Mizwar nomor urut 4 berpendapat ?tugas seorang ketua rukun tetangga (RT) lebih susah dibanding seorang gubernur atau wakil gubernur. "Sehingga, jika gubernur dan wakil gubernur sukses itu biasa, tapi jika ketua RT sukses itu luar biasa. Karena gubernur punya dana besar di APBD dan ketua RT untuk perbaiki jalan gang atau perbaiki rumah tidak layak huni daja dananya terbatas, jika ketua RT bisa membangun wilayahnya, itu sukses luar biasa," kata Dedi via ponselnya, Senin (9/4/2018). Ia mengatakan, jabatan gubernur dan wakilnya memiliki kewenangan yang luas dalam mengatur pembangunan di kota dan kabupaten di Jabar. Namun, jabatan tersebut tidak seperti bupati dan walikot. "Anda jika jadi gubernur dan wakil, ketika anda keluar dari Gedung Sate, anda tidak punya wilayah karena wilayah itu masuk ke kota atau kabupaten. Jabatan gubernur dan wakil gubernur punya uang puluhan triliuan di APBD Provinsi, tinggal dibagi ke tiap daerah sesuai skala prioritas. Warga Subang butuh jalan bagus karen jadi skala prioritas, tinggal anggarkan uangnya, begitu juga ke daerah lain," kata dia. Karenanya, kata dia, penguatan fungsi intervensi oleh Pemprov Jawa Barat (Jabar) ke depan perlu ?dilakukan untuk menyinergikan visi setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat (Jabar). "Karena substansi dari visi misi seorang gubernur itu mewujudkan visi misi ?bupati dan walikota. Jadi, pemprov dalam hal ini gubernur atau wakil punya fungsi kebijakan administratif yang sifatnya menyinkronkan, memadukan serta mengkapitalisasi nilai dan visi ?setiap daerah. Makanya disitu, pemprov harus menguatkan peran intervensi ke setiap daerah," ujar Dedi.? ?Sehingga, kata Dedi, pembangunan yang dijalankan pemprov dan pemerintah daerah tidak berjalan masing-masing. Bahkan, kata dia, penguatan fungsi intervensi itu juga mampu mempercepat akselerasi pembangunan di Jabar. "?Peran intervensi ini bisa berupa sokongan finansial dan intervensi jika daerah mengabaikan kepentingan publik. Ke depan, Pemprov Jabar-nya har?us memahami kebutuhan setiap daerah sehingga tahu betul mana hal yang harus diintervensi," kata Dedi. Ia mencontohkan Kota Bekasi yang berkembang karena faktor industrialisasi serta tingkat infrastrukturnya yang sudah lebih baik. Maka, intervensi yang dibutuhkan Pemprov Jabar adalah menangani masalah yang timbul dari dampak industrialisasi tersebut. "?Misalkan banjir, perkampungan yang kumuh. Dua masalah itu akan berdampak pada kualitas lingkungan yang rendah. Sehingga, intervensi yang diperlukan Pemprov Jabar adalah bagaimana menanggulangi masalah tersebut secara berkelanjutan sehinga dua masalah tersebut tidak berlarut-larut dan tidak menimbulkan masalah baru," kata Dedi.   Sumber : tribunnews.com