[caption id="attachment_15283" align="aligncenter" width="750"] Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (kabargolkar)[/caption] kabargolkar.com, JAKARTA - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mendukung penuh rencana pemerintah dalam penggunaan Dana Desa tahun 2019 dengan memperhatikan program desa yang menjadi prioritas agar penggunaan dana desa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat desa dan tepat sasaran. Bambang Soesatyo, yang biasa dipanggil Bamsoet, juga mendukung penggunaan Dana Desa untuk dapat memberdayakan maupun mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. agar masyarakat desa dapat mengelola potensi di lingkungan sekitar "Dana Desa mesti mengangkat potensi desa menjadi kekuatan ekonomi," tukas Bamsoet. Bamsoet memberi pernyataan soal Dana Desa karena adanya rencana pemerintah untuk memperbesar anggaran untuk Dana Desa tahun 2019. Besar anggaran Dana Desa mengalami peningkatan, yaitu tahun 2018 sebesar Rp 60 triliun dan tahun 2019 sebesar Rp 73 triliun. Dana Desa akan digunakan untuk infrastruktur, pengembangan SDM, penggarapan potensi desa, dan juga kesehatan masyarakat pedesaan. Bamsoet berharap Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pemerintah Daerah (Pemda) dapat memberikan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh kepala desa agar memiliki pemahaman dan kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana desa guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa. Bamsoet juga mengingatkan adanya Peraturan Menteri Keuangan No 49 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa supaya menjadi tujuan bagi Kemendes PDTT dan Kemendagri melalui Pemda untuk melakukan pendampingan dalam membantu pengelolaan dana desa dengan mengangkat potensinya masing-masing yang ekonomis dan bernilai tambah besar. Bamsoet mengharapkan Inspektorat yang ada di tiap Pemda untuk dapat meningkatkan pengawasan terhadap kepala desa terkait penggunaan Dana Desa sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. "Supaya Dana Desa dapat dikelola secara transparan dan melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan hingga pengawasan pelaksanaan program di lapangan," ujarnya. Bamsoet juga meminta Kepala Desa untuk membuat laporan pelaksanaan pengelolaan Dana Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.