Kabargolkar.com - Politisi Partai Golkar, Nusron Wahid, mengingatkan aparatur dan alat negara tak boleh ikut bermain dalam perhelatan pesta demokrasi Pemilu 2024. Penggunaan alat negara untuk menakuti rakyat ciri perilaku pemerintahan era orde baru. 

“Misalnya, apabila intelijen negara dipakai untuk menakuti bahkan membuat pakta integritas PJ-PJ bupati atau wali kota untuk memenangkan paslon tertentu. Kedua, sistem orba bisa terjadi manakala pendamping desa, petugas-petugas PKH dan Kemensos itu juga digunakan untuk menakuti kelompok-kelompok penerima manfaat sosial seakan-akan program itu akan dihentikan kalau tidak dukung pasangan tertentu. Hanya karena kebetulan menterinya dari partai yang bersangkutan,” jelas Nusron di Jakarta, Selasa, 28 November 2023.

Nusron menyebut ada pula fenomena para pendamping desa menakuti pemerintah desa dan kemudian mengarahkan mereka memilih pasangan tertentu. Selain itu, pendamping pekerja migran Indonesia juga melakukan hal serupa. 

“Jadi sebenarnya yang menerapkan orba itu siapa? Menterinya siapa? Dari partai mana?” kata Nusron.

Menurut Nusron, pihak yang memiliki instrumen yang memungkinkan melakukan hal tersebut adalah partai yang berkuasa saat ini, yang memiliki kursi terbanyak di DPR dan menteri terbanyak di kabinet. Termasuk perangkat pemerintahan yang terafiliasi oleh partai tertentu dan mengusung calon lain.

“Pihak yang punya instrumen adalah partai yang mempunyai banyak menteri yang portofolionya digunakan untuk mendukung pasangan tertentu. Jangan karena Pak Jokowi tidak mau dijadikan alat dan petugas partai mereka kemudian menuduh ada perilaku orba dan lain sebagainya,” kata Nusron.

Nusron menjelaskan sistem seperti orde baru hanya terjadi apabila ada pembungkaman suara-suara tokoh masyarakat.

“Seperti itu sudah pasti ditangkap. Tapi hari ini kebebasan berbicara diberi hak dan keleluasaan ini menandakan pemerintahan Pak Jokowi sangat demokratis. Bahkan Pak Jokowi dihina tidak ada yang dipenjarakan,” jelasnya.