Kabargolkar.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, membagikan bansos beras kepada masyarakat di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (15/1/2024). Airlangga memastikan stok beras aman dan penyaluran bansos beras tak ada hubungannya dengan politik.

Airlangga mengatakan, Bantuan Pangan Cadangan Be­ras Pemerintah (CBP) adalah program yang diselenggarakan pemerintah untuk 22 juta penerima manfaat.

“Selain Bapak Ibu yang 100 penerima manfaat, ada 22 juta di seluruh Indonesia,” kata Air­langga saat memberikan bantuan beras kepada ratusan keluarga penerima manfaat (KPM), di Gudang Bulog Batu Cermin, Manggarai Barat, NTT.

Dia menjelaskan, bantuan pangan tersebut merupakan upaya antisipasi terhadap peningkatan harga bahan kebutuhan pokok, sebagai dampak fenomena iklim El Nino berupa waktu musim panen yang mundur.

“Kenapa ini diberikan, karena kita melihat akibat El Nino kekeringan terus, maka musim tanam mundur yang biasanya November-Desember jadi Januari-Februari. Akibatnya, yang biasanya April, kita panen raya ini mundur ke Juni,” katanya.

Airlangga juga menjelaskan, sepanjang 2023 pemerintah telah mengimpor beras sebanyak 3.5 juta ton dan di 2024 pemerintah akan mengimpor beras sebanyak 3 juta ton.

“Tahun 2024 ada 3 juta lagi, dan 2 juta sudah ditender oleh Bulog sehingga tinggal da­tang. Ini langsung datangnya ke daerah-daerah, sehingga beras di Bulog banyak. Jadi, ibu-ibu aman,” ujarnya.

Airlangga menyebut, sesuai perintah Presiden Jokowi, bantuan pangan tersebut akan diberikan kepada masyarakat se­banyak 10 kilogram (kg) setiap bulannya sampai Juni 2024.

Airlangga juga menyempat­kan waktu mengecek keterse­diaan beras di gudang Perum Bulog Kantor Cabang Pembantu Labuan Bajo.

“Untuk Manggarai Barat alokasi bantuan pangan CBP sebanyak 42.808 penerima ban­tuan beras. Kalau kita lihat stok ini cukup dan di gudang jumlah stoknya 644.5 ton dan keterse­diaan NTTjuga cukup,” terang mantan anggota DPRini.

Selain itu, dia juga memban­tah tudingan beberapa politikus yang menilai penyaluran bantuan beras kepada masyarakat sarat dengan kepentingan politik, terutama mendekati pemungutan suara Pemilihan Presiden (Pil­pres) 2024.